Vaksinasi Covid19

PSI Minta Anies Beri Insentif Rp 150.000 bagi Warga yang Ingin Divaksin Covid-19

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo usulkan ide cemerlang, berikan insentif bagi yang mau divakin Covid-19.

Warta Kota/Joko Suprianto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk memberikan insentif kepada warga ibu kota yang mau divaksin Covid-19. Usul ini diajukan Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI, Anthony Winza Prabowo. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesai (PSI) DPRD DKI Jakarta menawarkan sejumlah hal dalam revisi Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo.

Anthony merinci, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat memberikan insentif berupa duit tunai Rp 150.000 bagi masyarakat yang belum divaksin agar mengikuti program vaksinasi.

Baca juga: Kompas Gramedia dan Dewan Pers Ikut Selenggarakan Vaksinasi Covid19, Target 10.000

Tujuannya untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan komunal.

“Kita paling cuma butuh 2-3 juta masyarakat lagi untuk divaksin yang akan kita berikan insentif. Jadi, kami menyarankan adanya pendekatan yang berbasis win-win solution, bukan hanya sekadar memberikan efek jera kepada masyarakat melalui sanksi pidana,” kata Anthony pada Jumat (23/7/2021).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta memiliki uang yang cukup untuk memberikan insentif kepada masyarakat agar mau divaksin. Karena itu, dia menilai sanksi pidana bagi orang yang menolak divaksin bukanlah yang terbaik.

“Duit Rp 150.000 dikalikan tiga juta orang, paling Rp 450 miliar. Langsung kita percepat herd immunity nya,” ujarnya.

Baca juga: PIL Vaksin Covid-19 Pertama Ditemukan di Israel, Oravax Medical Uji Klinis Vaksin Oral

Dia melanjutkan, pemerintah juga dapat memberikan potongan pajak/retribusi daerah bagi perusahaan yang dapat memastikan 85 persen karyawannya divaksin dengan dosis lengkap.

Kemudian karyawan yang sudah divaksin yang diperbolehkan untuk work from office (WFO), terutama bagi bidang usaha kritikal dan esensial.

“Kami mengusulkan adanya pemberlakuan aturan mengenai sanksi tegas berupa pemecatan maupun pidana bagi petugas Satpol PP yang terbukti melakukan abuse of power seperti pungli, pemerasan maupun tebang pilih dalam penindakan,” ujar Anthony.

Selain itu, pemerintah juga diminta membatasi akses masyarakat yang ingin naik angkutan umum.

Misalnya hanya masyarakat yang telah divaksin saja yang diizinkan memakai Transjakarta, LRT, MRT dan angkutan umum lainnya.

Baca juga: Daftar 29 Puskesmas di Tangerang Selatan yang Melayani Vaksinasi Covid19, Catat Jadwalnya

Namun tetap ada pengecualian bagi masyarakat yang memiliki surat keterangan dokter bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk menerima vaksin.

“Lalu untuk sanksi-sanksi maksimal hanya dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang berbadan hukum dan bukan kepada pedagang informal kecil,” jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved