Breaking News:

Berita Jakarta

Ahmad Riza Patria Tanggapi DPRD Tunda Pembahasan Sanksi Pidana dalam Revisi Perda Covid-19

Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah daerah sengaja memasukan sanksi pidana dalam revisi itu karena terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Intan Ungaling Dian
Warta Kota/Joko Suprianto
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah daerah sengaja memasukkan sanksi pidana dalam revisi Perda No tahun 2020 karena terjadi lonjakan kasus Covid-19. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon keputusan Bapemperda DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan revisi Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah daerah sengaja memasukkan sanksi pidana dalam revisi itu karena terjadi lonjakan kasus Covid-19.

“Revisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian Covid-19 di Jakarta. Arahnya yang dibahas adalah pasal-pasal terkait pemberian sanksi pidana,” katanyadi Balai Kota DKI, Jumat (23/7/2021) malam.

Politisi Gerindra itu mengatakan, Perda perlu direvisi agar penindakan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) berupa kurungan tiga bulan mendapat legitimasi hukum.

Alasannya, terjadi pelonggaran kepatuhan prokes di masyarakat sehingga berimplikasi pada lonjakan Covid-19.

Baca juga: Anggota Bapemperda DKI Pertanyakan Urgensi Merevisi Perda Covid-19

Baca juga: Pemprov DKI Akui Tak Sajikan Data Komprehensif tentang Rencana Perubahan Perda Covid-19

“Saya kira itu nanti teman-teman di DPRD akan membahas bersama, jadi kami tunggu pembahasannya,” ujar pria yang akrab disapa Ariza ini.

Seperti diketahui, Bapemperda DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan revisi Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, Jumat (23/7/2021) siang.

Alasannya, Pemprov DKI Jakarta harus menyajikan data efektivitas penerapan Perda tersebut sejak disahkan pada 2020 lalu.

“Kami mau melihat efektivitas penerapan Perda, karena ini kan sudah kami tetapkan berdasarkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat,” kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Disebut sebagai Promotor Sanksi Pidana Pelanggaran Prokes dalam Perda DKI

Baca juga: Draf Revisi Perda Covid-19 di Jakarta, Tak Pakai Masker Dibui 3 Bulan Atau Denda Rp 500 Ribu

Pantas mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan Perda nantinya akan menjadi acuan bagi legislatif untuk menimbang perlu atau tidaknya Perda tersebut direvisi.

Oleh karena itu, dia meminta kepada eksekutif untuk menyajikan data-data seperti penindakan terhadap pelanggaran prokes secara berulang.

Serta upaya-upaya pemerintah daerah terhadap penanggulangan Covid-19.

“Harus ada keseimbangan-keseimbangan, jadi melalui penilaian itu kami harapkan masyarakat juga akan lahir kesadarannya setelah melihat apa kewajiban pemerintah,” kata Pantas Nainggolan.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved