Breaking News:

Tes Pegawai KPK

TWK 75 Pegawai KPK: ORI Minta Presiden Jokowi Bina Firli Bahuri, Ketua BKN, dan 2 Menteri

Ombudsman RI simpulkan terjadi malaadministrasi oleh KPK dan BKN terkait TWK 75 pegawai KPK. ORI minta Presiden Jokowi bina Ketua KPK Firli Bahuri.

Penulis: Suprapto | Editor: Suprapto
ombudsmanri
Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai melakukan malaadministrasi dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawai KPK

Karena itu, Ombudsman RI (ORI) meminta ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK harus ikut dalam peralihan  status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian kesimpulan ORI yang disampaikan dalam jumpa pers yang berlangsung secara virtual, Rabu (21/7/2021). Jumpa pers dihadiri Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng.

"Malaadministrasi dari hasil pemeriksaan kita, memang kita temukan," ujar Mohkammad Najih.

Temuan malaadministrasi itu, kata Najih, akan disampaikan kepada tiga pimpinan instansi untuk segera ditindaklanjuti. Ketiga pimpinan instansi atau lemaga tersebut adalah Ketua KPK Firli Bahuri,  Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Presiden Joko Widodo.

Salah satu kesimpulan ORI adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri Hukum-HAM Yasona Laoly, dan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

"Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik," demikian salah satu butir kesimpulan ORI.

Baca juga: Ombudsman Ungkap MoU KPK dan BKN Soal TWK Dibuat Mundur Tiga Bulan, Bermasalah Secara Hukum

Baca juga: Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam TWK Pegawai KPK, Ini Tiga Hal yang Dilanggar

Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN)
Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN) (ombudsmanri)

Kronologi peristiwa hingga pemeriksaan ORI 

Berdasarkan keterangan resmi ORI, pada  19 Mei 2021 Ombudsman RI telah menerima laporan dari Tim "Advokasi Selamatkan KPK" ihwal dugaan penyimpangan prosedur asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Malaadministasi terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menyampaikan, berdasarkan kewenangan Ombudsman RI, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut.

"Dalam kerangka pemeriksaan, Ombudsman RI menelaah berbagai dokumen dan meminta keterangan Pihak Terlapor (KPK dan BKN), dan Pihak Terkait (Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian PAN-RB). Adapun fokus pemeriksaan adalah perihal penyusunan regulasi, proses pelaksanaan, dan penetapan hasil dari asesmen TWK," ujar Robert, Rabu (21/7/2021).

Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN)
Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN) (ombudsmanri)

Robert menyampaikan, dalam tahap penyusunan regulasi telah terjadi malaadministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021.

Temuan penyimpangan prosedur terjadi pada pelaksanaan rapat harmonisasi yang dihadiri Pimpinan Kementerian/Lembaga, yang seharusnya dihadiri para perancang, JPT, administrator, yang dikoordinasi dan dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara, penyalahgunaan wewenang terjadi dalam hal penandatanganan berita acara pengharmonisasian yang dilakukan oleh pihak yang justru tidak hadir pada rapat harmonisasi tersebut: Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman, Robert juga menjelaskan perihal tugas dan fungsi KPK yang harus sejalan dengan asas transparansi dan partisipasi dalam pembuatan regulasi.

"Ombudsman berpendapat, KPK melakukan malaadministrasi berupa penyimpangan prosedur, yakni tidak menyebarluaskan informasi ihwal rancangan Peraturan KPK pada sistem informasi internal setelah dilakukan proses perubahan hingga 6 (enam) kali rapat harmonisasi terhadap rancangan Peraturan KPK tersebut," tegas Robert.

Sementara pada tahapan pelaksanaan asesmen TWK, ditemukan malaadministrasi di mana BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK.

Dalam pelaksanaannya, BKN ternyata tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut.

Pada akhirnya menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi AD dan pada saat pelaksanaan asesmen TWK, pihak BKN hanya bertindak selaku pengamat (observer) dan asesmen sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat (DISPSIAD), Badan Intelijen Strategis ( BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat  (PUSINTEL AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Ombudsman RI juga menemukan telah terjadi malaadministrasi pada tahapan penetapan hasil asesmen TWK:

1. Pertama,  Ketua KPK telah melakukan perbuatan tidak patut dalam menerbitkan SK No. 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN karena merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun sesuai Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019.

2. Kedua, terjadi pengabaian KPK sebagai Lembaga Negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan Presiden tanggal 17 Mei 2021, yang menegaskan bahwa "hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan terhadap individu maupun institusi KPK; tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

3. Ketiga, telah terjadi malaadministrasi pengabaian terhadap pernyataan Presiden tanggal 17 Mei 2021 dan penyalahgunaan wewenang oleh Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, 5 (lima) Pimpinan KPK, Ketua KASN dan Kepala LAN, terkait kepastian status Pegawai KPK dan hak memperoleh perlakukan adil dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945) bagi 75 pegawai KPK, dengan menandatangani Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen TWK Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN tertanggal 25 Mei 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman RI menyampaikan tindakan korektif kepada KPK dan BKN, sebagai berikut:

Pimpinan KPK dan Sekjen KPK:

1. Memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan asesmen TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah;

2. Hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 (tujuh puluh lima) pegawai KPK yang dinyatakan TMS.

3. Terhadap Pegawai KPK yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

4. Hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020, Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, Penyataan Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021,  serta maladministrasi dalam proses penyusunan Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021, proses pelaksanaan asesmen TWK dan penetapan hasil asesmen TWK sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka terhadap 75 (tujuh puluh lima) Pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021.

Kepala BKN

Dalam rangka perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian di masa yang akan datang, BKN agar menelaah aturan dan menyusun Peta Jalan (roadmap) berupa mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terhadap pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN.

Ombudsman RI juga memberikan saran kepada Presiden RI berdasarkan amanat Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik:

Presiden RI

1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 (tujuh puluh lima) Pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

2. Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Presiden melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan (road map) manajemen kepegawaian, khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor terkait pengalihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan.

4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM Aparatur unggul, Presiden perlu memastikan bahwa pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved