Breaking News:

Tes Pegawai KPK

TWK 75 Pegawai KPK: ORI Minta Presiden Jokowi Bina Firli Bahuri, Ketua BKN, dan 2 Menteri

Ombudsman RI simpulkan terjadi malaadministrasi oleh KPK dan BKN terkait TWK 75 pegawai KPK. ORI minta Presiden Jokowi bina Ketua KPK Firli Bahuri.

Penulis: Suprapto | Editor: Suprapto
ombudsmanri
Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai melakukan malaadministrasi dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawai KPK

Karena itu, Ombudsman RI (ORI) meminta ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK harus ikut dalam peralihan  status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian kesimpulan ORI yang disampaikan dalam jumpa pers yang berlangsung secara virtual, Rabu (21/7/2021). Jumpa pers dihadiri Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng.

"Malaadministrasi dari hasil pemeriksaan kita, memang kita temukan," ujar Mohkammad Najih.

Temuan malaadministrasi itu, kata Najih, akan disampaikan kepada tiga pimpinan instansi untuk segera ditindaklanjuti. Ketiga pimpinan instansi atau lemaga tersebut adalah Ketua KPK Firli Bahuri,  Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Presiden Joko Widodo.

Salah satu kesimpulan ORI adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri Hukum-HAM Yasona Laoly, dan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

"Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik," demikian salah satu butir kesimpulan ORI.

Baca juga: Ombudsman Ungkap MoU KPK dan BKN Soal TWK Dibuat Mundur Tiga Bulan, Bermasalah Secara Hukum

Baca juga: Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam TWK Pegawai KPK, Ini Tiga Hal yang Dilanggar

Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN)
Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan hasil pemeriksaan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK. Temuan ORI telah terjadi malaadministrasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawai Negara (BKN) (ombudsmanri)

Kronologi peristiwa hingga pemeriksaan ORI 

Berdasarkan keterangan resmi ORI, pada  19 Mei 2021 Ombudsman RI telah menerima laporan dari Tim "Advokasi Selamatkan KPK" ihwal dugaan penyimpangan prosedur asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved