Breaking News:

Olimpiade 2032

Gagal Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032, Menpora Zainudin Amali Bakal Lapor Presiden Terkait INABCOG

Tekad Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.

Penulis: Abdul Majid | Editor: Sigit Nugroho
Tribunnews/Abdul Majid
Menpora Zainudin Amali. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tekad Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 sebelumnya telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 9 tahun 2021 tentang pembentukan Indonesia Bid Committee Olympic Games 2032 (INABCOG) pada 13 April lalu.

Pengarah INABCOG diketuai Wakil Presiden yang dibantu Menko PMK sebagai wakil ketua serta sejumlah anggota termasuk Sekretaris Kabinet.

Sementara itu posisi penanggung jawab INABCOG diberikan kepada Menpora Zainudin Amali dan Ketua Pelaksana dipimpin oleh Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari.

Kini, baru saja diumumkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, setelah IOC memilih Brisbane yang berhak menjadi host Olimpiade 2032.

Menanggapi hal itu, Zainudin lebih dulu menunggu laporan tertulis dari NOC Indonesia.

“Sekarang saya masih tunggu dulu laporan tertulis dari NOC. Kita Konsentrasi ke Olimpiade Tokyo dulu,” kata Zainudin dikutip dari Tribunnews.com, Senin (21/7/2021).

“(Laporan ke Presiden-red) itu harus sama dengan dulu dengan Ketua KOI karena kan penugasannya sama-sama, kepada saya dan kepada Pak Okto,” ujar Zainudin.

Sementara itu, soal masa kerja INAGCOG hingga 31 Desember 2024 dan sebelum itu Indonesia sudah diputuskan gagal menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, Zainudin menerangkan bahwa dirinya akan melakukan rapat internal lebih dulu setelah itu baru melapor ke Presiden.

Seperti diketahui, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari sebelumnya mengatakan meski gagal di 2032, dirinya bertekad ambil kesempatan bidding di empat tahun selanjutnya sehingga bisa mendapatkan status Targeted Dialogue seperti yang Brisbane dapatkan di 2032.

“Nah, itu yang kami minta arahan. Apa itu akan kami ubah ke 2036 atau gimana. Kami tunggu laporan resmi dan bagaimana peluang kita. Tidak bisa langsung ubah harus kita konsolidasi secara internal dulu dan kita laporkan ke Pak Presiden, kemudian arahan beliau seperti apa ya akan kita jalankan,” jelas Zainudin.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved