Breaking News:

Virus Corona Jabodetabek

Anies Terbitkan Aturan PPKM Level 4 di Jakarta, Administrasi Perkantoran Cuma Boleh WFO 25 Persen

Payung hukum itu adalah Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 925 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Joko Suprianto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan regulasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Ibu Kota. 

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan regulasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Ibu Kota.

Payung hukum itu adalah Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 925 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19.

“Menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 selama 5 hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021,” kata Anies dalam diktum kesatu yang dikutip dari Kepgub tersebut, Rabu (22/7/2021).

Baca juga: Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Bawah 1%, Kesembuhan 98 Persen

Anies mengatakan, Kepgub tersebut juga mengatur penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakkan sanksinya.

Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

“Jenis pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, tercantum dalam laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini,” ujarnya.

Baca juga: Momen Haru di TPU Rorotan, Pasien Covid-19 Hanya Bisa Menyaksikan Pemakaman Ayahnya dari Ambulans

Payung hukum yang dikeluarkan Anies mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 22 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Keputusan tersebut juga seiring dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang memperpanjang PPKM darurat dari 20-25 Juli dengan mengubah istilahnya menjadi PPKM level 1-4.

Kepgub itu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 21 Juli 2021.

Baca juga: Ombudsman Ungkap MoU KPK dan BKN Soal TWK Dibuat Mundur Tiga Bulan, Bermasalah Secara Hukum

Surat itu ditembuskan Anies kepada Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Forkopimda, para Wali Kota di Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, serta para camat dan lurah.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved