Breaking News:

Virus Corona

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Dukung Sanksi Pidana Penjara 3 bulan Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

“Jika pendekatan humanis tidak berhasil, maka kita sebagai orangtua dari seluruh warga DKI Jakarta, kita harus mengambil langkah yang lebih tegas."

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Mohamad Yusuf
Istimewa
Satpol PP Tindak Tempat Pangkas Rambut di Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Viani Limardi, mendukung adanya sanksi pidana kurungan tiga bulan bagi pelanggar protokol kesehatan berulang. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Viani Limardi, mendukung adanya sanksi pidana kurungan tiga bulan bagi pelanggar protokol kesehatan berulang.

Hal ini sebagaimana penambahan pasal sanksi pidana dalam Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta pada Rabu (21/7/2021) lalu.

“Kalau mereka memang salah, harus kita hukum,” kata Viani dari Fraksi PSI saat rapat Bapemperda DPRD DKI Jakarta pada Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Demi Bertahan Hidup di Tengah Pandemi Covid-19, Sejumlah Artis Dikabarkan Mulai Jual Mobil dan Rumah

Baca juga: Susu Bear Brand Mahal dan Langka di Pasar, Ini Tanggapan Nestle 

Baca juga: Daftar 10 Lokasi Isi Ulang Tabung Oksigen di Bekasi

Menurut Viani, sebetulnya pemerintah telah menegakkan aturan pelanggaran prokes dengan humanis melalui Perda Nomor 2 tahun 2020.

Namun selama setahun Perda itu diterapkan, sikap masyarakat justru tidak berubah alias tetap mempertahankan kesalahannya dengan melanggar prokes pencegahan Covid-19.

“Jika pendekatan humanis tidak berhasil, maka kita sebagai orangtua dari seluruh warga DKI Jakarta, kita harus mengambil langkah yang lebih tegas,” ujarnya.

“Karena langkah persuasif tidak bisa, maka langkah tegas yang kita ambil. Tentu langkah tegas yang terukur dan langkah tegas yang diatur sangat spesifik dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat,” lanjutnya.

Viani mengatakan, sudah seharusnya pemerintah daerah mengamankan keselamatan warganya yang berjumlah 10,6 juta orang.

Dia juga meminta masyarakat tidak mencari pembenaran dengan melanggar prokes karena terhimpit kebutuhan ekonomi.

Sebab, kata dia, pemerintah tetap mengizinkan warganya mencari nafkah dengan bekerja dan berusaha.

Meski demikian, dia menyadari aktivitas warga Jakarta cenderung terbatas karena demi menekan penyebaran Covid-19.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved