Breaking News:

Berita Video

VIDEO : Pemerintah Gelontorkan Anggaran Perlindungan Sosial Sebesar Rp55,21 triliun.

Bantuan ini berupa BST, BLT Desa, PKH, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.

Editor: Alex Suban
Biro Pers Setpres
Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/7/2021) malam. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun.

Bantuan ini berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik.

Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.

Simak Video Berikut :

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (20/7/2021).

"Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan Covid-19 ini.

Memang ini situasi yang sangat berat, tetapi dengan usaha keras kita bersama, insyaallah kita bisa segera terbebas dari Covid-19. Dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal," tandasnya.

Baca juga: Mendagri Tito Perintahkan Pemda Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

Baca juga: VIDEO Sarjana Komputer Dibekuk Polisi, Bikin Website Kemensos Palsu Soal Pendaftaran Bansos Tunai

Menurut Presiden, relaksasi penerapan PPKM Darurat akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021, dengan catatan tren kasus Covid-19 mengalami penurunan.

"Kita selau memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," ujar Presiden Joko Widodo.

Kebijakan PPKM Darurat adalah kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19.

Baca juga: Risma: Lapor Saya Jika Ada yang Main-main dengan Bansos, Nanti Tak Tindak Tegas!

Baca juga: Pastikan Penyaluran Bansos Cepat dan Tepat Sasaran, Mensos Cek Langsung ke Penerima Manfaat

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved