Breaking News:

Virus Corona Jabodetabek

Perda Direvisi, Anies Baswedan Usul Pelanggar Masker Berulang Dipidana Kurungan Maksimal Tiga Bulan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) dan usulkan pelanggar masker berulang dihukum kurungan tiga bulan.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Panji Baskhara
Warta Kota/Joko Suprianto
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) dan usulkan pelanggar masker berulang dihukum kurungan tiga bulan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020.

Pengajuan revisi Perda oleh Anies Baswedan tersebut tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada DPRD DKI Jakarta.

Dalam draf tersebut, Anies Bawedan menambahkan pasal baru yaitu Pasal 28A, Pasal 32A dan Pasal 32B.

Untuk Pasal 28A, Anies minta agar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ada di Satpol PP diberi kewenangan sebagai penyidik pelanggar prokes seperti halnya polisi.

Baca juga: Draf Revisi Perda Covid-19 di Jakarta, Tak Pakai Masker Dibui 3 Bulan Atau Denda Rp 500 Ribu

Baca juga: Anies Usul yang Bandel tak Pakai Masker Berulang kali Dipidana Kurungan Maksimal Tiga bulan

Baca juga: Anak Tidak Disarankan Pakai Masker Dobel, Tetap di Rumah Saja Lebih Baik

Nantinya, hasil penyidikan dari PPNS itu dapat dilimpahkan ke polisi dan Pengadilan Negeri.

Sedangkan pada Pasal 32A, Anies meminta agar seseorang yang melakukan pelanggaran berulang dengan tidak memakai masker dapat dikenakan sanksi kurungan selama tiga bulan.

Pelanggar juga dapat dikenakan denda Rp 500.000.

“Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),” demikian bunyi Pasal 32A ayat 1.

\Sementara untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab perkantoran, tempat usaha, tempat industri, perhotelan, transportasi umum, rumah makan, kafe dan restoran, juga dikenakan sanksi kurungan selama tiga bulan.

Namun bedanya, izin usaha mereka akan dicabut pemerintah dan denda yang dijatuhkan lebih besar mencapai Rp 50 juta.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved