Ombudsman Ungkap MoU KPK dan BKN Soal TWK Dibuat Mundur Tiga Bulan, Bermasalah Secara Hukum

Ombudsman menemukan maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ABDUL QODIR
Ombudsman menyatakan ada pelanggaran atau maladministrasi dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ombudsman menemukan maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ombudsman juga menemukan penyimpangan pada nota kesepahaman (MoU) antara KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pelaksana asesmen, yang dibuat secara backdate alias mundur beberapa bulan sebelum pelaksanaan TWK dilakukan.

"Backdate ini penyimpangan prosedur yang buat kami cukup serius, baik dalam tata kelola suatu lembaga, dan terkait masalah hukum," ujar anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam jumpa pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Yakin Penyaluran Bansos Bakal Optimal, Luhut: Bu Mensos Kan Hebat, Orang Super Kaya Juga Nyumbang

Robert menjelaskan, nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola antara Sekjen KPK dan Kepala BKN, ditandatangani pada 8 April 2021, dan kontrak swakelola ditandatangani pada 20 April 2021.

"Namun, dibuat dengan tanggal mundur 27 Januari 2021."

"Tanda tangan di Bulan April, dibuat mundur tiga bulan ke belakang."

Baca juga: Haji Lulung: Warga Disuruh Isoman tapi Obat Tidak Ada, Gimana? Saya Mengalami Sendiri

"Ombudsman Republik Indonesia berpendapat KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur," ungkap Robert.

Nota kesepahaman ini tidak hanya menyangkut pembiayaan TWK, melainkan juga mekanisme dan kerangka kerja.

Dengan demikian, Ombudsman menilai pelaksanaan TWK pegawai KPK yang mulai dilakukan pada pertengahan Maret hingga awal April 2021, cacat administrasi, lantaran dilakukan tanpa nota kesepahaman dan kontrak dengan BKN.

Baca juga: Mayoritas Karyawan Pusat Perbelanjaan Dirumahkan Saat PPKM Darurat, Opsi Terakhir PHK

"Ombudsman Republik Indonesia berpendapat KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur."

"Satu, membuat kontrak tanggal mundur."

"Kedua, melaksanakan kegiatan TWK di tanggal 9 Maret 2021 sebelum adanya penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak swakelola," tegasnya.

Baca juga: Draf Revisi Perda Covid-19 di Jakarta, Tak Pakai Masker Dibui 3 Bulan Atau Denda Rp 500 Ribu

Tak hanya membuat nota kesepahaman dengan tanggal mundur, Ombudsman menemukan BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen, dan asesor untuk melakukan asesmen TWK tersebut.

BKN, kata Robert, hanya memiliki alat ukur dan asesor untuk seleksi ASN.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved