Breaking News:

Berita Nasional

Mengenang Janji Kampanye Jokowi Tak Akan Izinkan Pejabat Rangkap Jabatan, Kenyataannya?

Presiden joko Widodo kini dianggap melanggar janjinya sendiri yang menegaskan tidak akan mengizinkan pejabatnya merangkap jabatan.

Editor: Feryanto Hadi
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Presiden Joko Widodo 

Janji itu sempat dilunasi Jokowi saat awal menjabat Presiden di 2014.

Kala itu ia meminta para menterinya yang menjadi pengurus partai mundur dari jabatan tersebut.

Ia meminta para menterinya fokus bekerja di pemerintahan.

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi saat itu.

Pada reshuffle kabinet jilid II, Juli 2016, Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Baca juga: Rektor UI Trending dan Jadi Bahan Lucu-Lucuan: Rektor UI Salah Lirik, Lirik Lagu yang Direvisi

Saat itu, Wiranto masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Tak lama setelah itu, Wiranto langsung melepas jabatannya di partai. Posisi Ketua Umum Hanura diambil alih oleh Oesman Sapta Odang.

Namun seiring berjalannya waktu, sikap Jokowi lambat laun berubah saat menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian pada 2016.

Airlangga yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tak diminta mundur dari jabatannya dan diperbolehkan merangkap jabatan.

Dalam periode kedua jokowi di Kabinet Indonesia Maju, bahkan kini ada tiga menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik.

Baca juga: Ramai Pelancong Indonesia Ikut Paket Liburan Plus Vaksin di AS, Begini Penjelasan Agen Perjalanan

Ketiga ketua umum itu yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa. Jokowi menyatakan ketiga menterinya tersebut tak perlu mundur dari posisi ketum parpol.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved