Breaking News:

Protokol Kesehatan

Anies Usul yang Bandel tak Pakai Masker Berulang kali Dipidana Kurungan Maksimal Tiga bulan

Gubernur DKI Anies Baswedan meminta warga yang masih bandel tak mau memakai masker bisa terkena sanksi kurungan tiga bulan.

Warta Kota/Joko Suprianto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warganya yang masih bandel tak memakai masker berulang-ulang akan dikenakan sanksi kurungan selama tiga bulan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada DPRD DKI Jakarta.

Dalam draf itu, Anies menambahkan pasal baru yaitu Pasal 28A, Pasal 32A dan Pasal 32B.

Baca juga: Anak Tidak Disarankan Pakai Masker Dobel, Tetap di Rumah Saja Lebih Baik

Untuk Pasal 28A, Anies meminta agar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ada di Satpol PP diberikan kewenangan sebagai penyidik pelanggar prokes seperti halnya polisi.

Nantinya, hasil penyidikan dari PPNS itu dapat dilimpahkan ke polisi dan Pengadilan Negeri.

Sedangkan pada Pasal 32A, Anies meminta agar seseorang yang melakukan pelanggaran berulang dengan tidak memakai masker dapat dikenakan sanksi kurungan selama tiga bulan. Pelanggar juga dapat dikenakan denda Rp 500.000.

“Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),” demikian bunyi Pasal 32A ayat 1.

Baca juga: Jokowi: Kunci Keluar dari Pandemi Cuma Ada Dua, Mempercepat Vaksinasi dan Disiplin Pakai Masker

Sementara untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab perkantoran, tempat usaha, tempat industri, perhotelan, transportasi umum, rumah makan, kafe dan restoran, juga dikenakan sanksi kurungan selama tiga bulan.

Namun bedanya, izin usaha mereka akan dicabut pemerintah dan denda yang dijatuhkan lebih besar mencapai Rp 50 juta.

“Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),” tulis aturan tersebut.

Baca juga: Mensos Risma Bagi-Bagi Masker di Matraman dan Ajak Pemulung ke Balai Pangudi Luhur

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved