Breaking News:

Virus Corona

Asosiasi Serikat Pekerja: Jangan Perpanjang PPKM Darurat, Kecuali Berikan Bantuan Pangan yang Cukup

Banyak perusahaan yang kesulitan dalam berusaha, yang berakibat pada terjadinya tsunami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Editor: Yaspen Martinus
warta kota/ikhwana mutuah mico
Pelanggar PPKM Darurat di Kota Tangsel menjalani sidang tindak pidana ringan, Senin (19/7/2021), di Kecamatan Pamulang. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, yang berakhir pada Selasa (20/7/2021) hari ini.

"Jangan memperpanjang PPKM Darurat."

"Kecuali jika pemerintah siap untuk memberikan bantuan pangan yang mencukupi kepada rakyat menengah bawah yang terdampak," kata Presiden Aspek Mirah Sumirat lewat keterangan tertulis.

Baca juga: Kebanjiran Pesanan, Pedagang Papan Nisan di TPU Padurenan Bisa Kantongi Rp 5 Juta Sehari

Mirah menyatakan, PPKM darurat yang sudah diberlakukan sejak 3 Juli 2021, berdampak pada menurunnya ekonomi rakyat secara drastis.

Banyak perusahaan yang kesulitan dalam berusaha, yang berakibat pada terjadinya tsunami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Kalaupun perusahaan tidak melakukan PHK, namun banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya."

Baca juga: Juliari Mengaku Tak Tahu Tata Kelola Anggaran Negara Saat Jabat Mensos, Hakim: Waduh, Fatal Ya

"Pada akhirnya, karena tidak lagi memiliki penghasilan, maka rakyat akan mengalami kemiskinan dan kelaparan," tuturnya.

Saat ini, masyarakat yang semula berada di kelas menengah juga mulai terdampak karena ada yang di-PHK dan ada yang dipotong upahnya.

Mirah menambahkan, pemerintah harus benar-benar menyiapkan dan menyalurkan bantuan pangan jika ingin memperpanjang PPKM Darurat.

Baca juga: Hari Ini 30 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Padurenan, Pernah 80 Jasad dalam Sehari

Aspek meminta pemerintah memberikan bantuan pangan, subsidi upah bagi pekerja, bantuan sosial dan modal untuk pedagang usaha kecil dan menengah, serta bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak yang orang tuanya terdampak pandemi.

Tidak lupa juga bantuan subsidi biaya pemeriksaan kesehatan kepada pekerja, khususnya untuk swab antigen dan PCR (Polymerase Chain Reaction).

"Hal ini karena banyak perusahaan yang meminta pekerjanya untuk melakukan swab antigen dan PCR secara mandiri atau biaya sendiri."

Baca juga: Risma: Lapor Saya Jika Ada yang Main-main dengan Bansos, Nanti Tak Tindak Tegas!

"Persyaratan dari perusahaan ini tentunya akan semakin memberatkan para pekerja."

"Karena pekerja sudah dipotong upahnya, namun masih harus menanggung biaya swab antigen atau PCR sendiri," imbuh Mirah.

Jokowi: PPKM Darurat Diperpanjang Atau Tidak? Putuskan dengan Pikiran Jernih, Jangan Sampai Keliru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya memutuskan dengan pikiran jernih, apakah harus memperpanjang PPKM darurat, atau tidak

Menurut Jokowi, PPKM darurat menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat, sehingga keputusan soal itu harus tepat dan jangan sampai keliru.

Dikutip dari laman setkab.go.id, berikut ini pernyataan lengkap Jokowi saat rapat terbatas penanganan pandemi Covid-19 dan evaluasi PPKM darurat, dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021).

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Pertama, langsung saja saya akan menuju ke vaksinasi, program vaksinasi.

Tolong dilihat betul angka-angkanya.

Karena yang saya lihat, data yang masuk, baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk, itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta.

Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu kurang lebih 54 juta.

Artinya, stok yang ada, baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di rumah sakit, di puskesmas-puskesmas terlalu besar.

Oleh sebab itu, saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah, tidak ada stok untuk vaksin.

Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya.

Dan terbukti dua atau tiga hari yang lalu, kita sehari bisa menyuntikkan 2,3 juta.

Saya yakin 5 juta itu bisa. Sekali lagi, tidak usah ada stok.

Stoknya itu yang ada hanya di Bio Farma, yang lain-lain cepat habisin, cepat habisin, sehingga ada kecepatan.

Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi.

Ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO.

Mengenai vaksinasi juga, seperti yang saya lihat kemarin yang dilakukan oleh BIN, vaksinasi door to door itu, ini saya kira diteruskan.

Kemudian yang ketiga, yang berkaitan provinsi mana, wilayah mana yang didahulukan.

Saya melihat angka-angka Jakarta dan Bali, kemarin memang ingin kita dahulukan.

Bali sudah 81 persen dosis yang telah disuntikkan, DKI sudah 72 persen. Ini saya kira Agustus sudah akan selesai, masuk ke herd immunity.

Kemudian, provinsi mana yang sekarang harus kita fokuskan? Menurut saya tiga, yaitu Jawa barat, Jawa Tengah, Banten, karena ini baru 12 persen.

Jawa Barat 12 persen, Jawa Tengah 14 persen, Banten 14 persen, sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity.

Jadi kita harapkan di Bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September.

Tapi kalau kita program tanpa stok tadi berjalan, saya kira ini Agustus bisa selesai.

Yang pertama, yang berkaitan dengan vaksinasi.

Yang kedua, yang berkaitan dengan oksigen.

Tadi pagi saya ke pabrik, ke industri PT Aneka Gas Industri.

Saya banyak mendapat informasi dari sana, bahwa sebetulnya masih banyak pabrik-pabrik yang bisa ditambah kapasitasnya.

Ada juga pabrik yang off yang bisa itu bisa di-on-kan, tetapi membutuhkan pembiayaan.

Ini tolong juga dicarikan solusinya, karena apapun kita memang harus menyiapkan diri apabila betul-betul ada lonjakan dan kebutuhan oksigen bisa terpenuhi.

Dari sini sebetulnya dari dalam negeri sebetulnya kalau kita gerakkan semuanya, cukup.

Saya kira juga, tolong dilihat ini yang berkaitan dengan industri-industri BUMN, ini saya kira bisa membantu, karena dari situ bisa juga keluar oksigen.

Krakatau Steel misalnya, pabrik-pabrik pupuk kita, industri petrokimia kita, semuanya bisa ikut membantu.

Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan mobility index, mobilitas manusia.

Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat malam, juga pagi tadi saya ke Pulogadung tadi, saya lihat masih cukup ramai.

Tadi malam saya ke kampung juga ramai banget. Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi.

Apakah efektif juga menurunkan kasus? Karena ini yang terkena sekarang ini banyak yang di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana.

Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini.

Karena menurut saya kuncinya itu sekarang memang justru, karena klasternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker.

Kedisiplinan protokol kesehatan, memakai masker terutama.

Sehingga, seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker. Yang saya lihat sampai saat ini, belum.

Kemudian, hati-hati dalam menurunkan mobility index, mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko.

Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah, agar jangan keras dan kasar. Tegas dan santun.

Sambil sosialisasi, memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras, itu mungkin bisa sampai malahan pesannya.

Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, Satpol PP memukul pemilik warung apalagi ibu-ibu, ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana.

Kemudian yang kelima, yang berkaitan dengan bansos. Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH, baik itu BLT Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST) jangan ada yang terlambat.

Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako, minggu ini harus keluar.

Percepat, betul-betul ini dipercepat. Saya minta Kabulog dan utamanya Mensos, jangan ragu-ragu.

Karena prinsipnya adalah yang paling penting kita ini enggak nyuri, enggak ngambil.

Prosedurnya, tolong dampingi BPKP, termasuk dalam hal ini pemberian obat-obatan gratis.

Obat, suplemen, vitamin gratis kepada rakyat. Ini sangat diapresiasi, tetapi jumlahnya sangat-sangat kurang.

Tadi malam saya ke kampung, hampir semuanya senang dan minta obat itu.

Ini tolong karena kemarin rencananya tahapan pertama 300 (ribu), tahapan kedua 300 (ribu), berarti hanya 600.000.

Saya minta Bu Menteri Keuangan ini disiapkan paling tidak di atas 2 juta paket.

Kan enggak mahal 2 juta kali 63.000 kalau yang paket pertama, paket keduanya 200.000, saya kira kan bukan.. bukan anggaran yang gede lah, tetapi rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya.

Karena sekarang ini banyak ke apotek, banyak lari ke (Pasar) Pramuka, barangnya aja enggak ada.

Yang keenam, yang berkaitan dengan komunikasi publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan.

Karena terus terang saja, masyarakat ini khawatir mengenai Covid-19 yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut ini hati-hati.

Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini.

Jangan sampai masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy.

Yang ketujuh, yang berkaitan dengan Iduladha. Saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik.

Ini mungkin Bapak Wapres bisa membantu dalam hal ini, Pak Menteri Agama bisa mengomunikasikan ke bawah, sehingga perayaan hari raya Iduladha betul-betul bisa lebih khidmat, tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan.

Kemudian yang terakhir. Ini pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah, satu yang penting yang perlu kita jawab: PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?

Kalau mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru.

Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih. (Reynas Abdila)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved