Breaking News:

Berita Bekasi

DPRD Kabupaten Bekasi Dinilai Lamban dalam Pemberhentian Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja

DPRD Kabupaten Bekasi belum melakukan rapat paripurna pemberhentian Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang meninggal karena terpapar Covid-19.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Intan Ungaling Dian
Warta Kota/Muhammad Azzam
Gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Pengamat kebijakan publik Gunawan menilai, DPRD Kabupaten Bekasi lamban dalam melakukan rapat paripurna untuk memberhentikan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. Eka Supria Atmaja ini meninggal karena Covid-19, Minggu (11/7/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - DPRD Kabupaten Bekasi belum melakukan rapat paripurna pemberhentian Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang meninggal karena terpapar Covid-19.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja meninggal setelah menjalani perawatan insentif di Rumah Sakit Siloam Tanggerang, Minggu (11/7/2021).

Pengamat kebijakan publik Gunawan menilai, DPRD Kabupaten Bekasi lambat dalam pemberhentian Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi karena belum diparipurnakan.

Apalagi sudah jelas radiogram dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait paripurna tentang pemberhentian Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang tutup usia.

Gunawan menyebut, kondisi Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang krisis kepemimpinan, tidak ada bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah pun pelaksana harian.

Sosok pemimpin Kabupaten Bekasi sangat dibutuhkan, apalagi ditengah masa pandemi  virus corona saat ini.

Baca juga: VIDEO Lebaran Haji Saat PPKM Darurat, Omzet Pedagang Hewan Kurban di Bekasi Turun 50 Persen

Baca juga: PPKM Darurat, Curhatan Driver Ojol di Bekasi Order Sepi hingga Pendapatan Turun 70 Persen

Masyarakat Kabupaten Bekasi sedang mengalami kesulitan ekonomi, serta harus segera dilakukan langkah-langkah penanganan kasus Covid-19 yang sedang meningkat.

“Dalam kondisi dan situasi seperti ini, tentu sikap kenegarawanan para birokrat dan elite politik (DPRD,Red) sangat dibutuhkan," kata Gunawan, Senin (19/7/2021).

"Krisis kepemimpinan di Kabupaten Bekasi, dimana Sekretaris Daerah (Sekda) hanya plh, wakil bupati kosong, dan bupati juga tidak ada, sehingga membuat pemerintahan stagnan, dan bisa dibilang lumpuh,” katanya.

Menurut dia, DPRD Kabupaten Bekasi harus segera melakukan paripurna pemberhentian.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved