Breaking News:

PPKM Darurat

Anies Usul Pelanggar PPKM Darurat Dipidana, Ketua DPRD DKI Khawatirkan Satpol PP Bertindak Arogan

DPRD DKI khawatir, tindakan arogan yaitu aksi pemukulan yang dilakukan oknum Satpol PP di daerah lain bisa terjadi di Jakarta.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Mohamad Yusuf
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. DPRD DKI khawatir, tindakan arogan yaitu aksi pemukulan yang dilakukan oknum Satpol PP di daerah lain bisa terjadi di Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada DPRD DKI soal sanksi pidana dalam permohonan perubahan Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun pengawas pemerintah daerah itu khawatir,  tindakan arogan yaitu aksi pemukulan yang dilakukan oknum Satpol PP di daerah lain bisa terjadi di Jakarta.

Pasalnya mereka mendapat legitimasi hukum yang lebih kuat lagi dalam melakukan penindakan pelanggar prokes.

Baca juga: Demi Bertahan Hidup di Tengah Pandemi Covid-19, Sejumlah Artis Dikabarkan Mulai Jual Mobil dan Rumah

Baca juga: Susu Bear Brand Mahal dan Langka di Pasar, Ini Tanggapan Nestle 

Baca juga: Daftar 10 Lokasi Isi Ulang Tabung Oksigen di Bekasi

Selain itu tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP adalah menegakkan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, bukan hukum pidana.

“Saya melihat kekuatannya itu sangat kuat sekali di Satpol, (sementara) kami melihat Satpol ini nggak punya (kewenangan) untuk penyidikan tindak pidananya,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di kantornya, Senin (19/7/2021).

Hal itu dikatakan Prasetyo usai rapat pembahasan surat Anies mengenai permohonan rencana perubahan Perda Nomor 2 tahun 2021.

Anies minta agar peran Satpol PP diperkuat, dan pelanggar protokol kesehatan (prokes) dapat dikenakan sanksi tegas berupa pidana.

Harapannya, para pelanggar prokes jera dan tidak mengulangi perbuatannya selama pandemi Covid-19.

Kata Prasetyo, banyak kejadian di luar dugaan terutama di daerah lain, bahwa oknum Satpol PP bertindak arogan kepada warganya.

Tidak hanya mengambil barang dagangan UMKM, tapi mereka juga ada yang memukul warganya sendiri.

Atas persoalan itu, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kepentingan perubahan Perda tersebut dengan memperkuat peran Satpol.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved