Virus Corona Jabodetabek

Masih Banyak yang Mengakali Aturan, Pemprov DKI Bakal Tambah Pasal Pidana di Perda Covid-19

Pemprov DKI tengah mengajukan revisi Perda Covid-19 itu ke DPRD DKI, untuk dibahas.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Joko Suprianto
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap DPRD bekerja sama dalam merevisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. 

"Makanya kami akan menyusun sanksi yang lebih berat, yaitu sanksi pidana yang akan kita masukkan dalam Perda," ucapnya.

Baca juga: Menteri Agama: Di Islam Ada Hukum Ketaatan pada Allah, Rasul, dan Pemerintah

Perda 2/2020 ini diterbitkan sebagai landasan hukum bagi Pemprov DKI dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Perda ini mengatur hal-hal terkait tanggung jawab Pemprov DKI dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, hingga sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Namun, dalam perda tersebut tak tertuang sanksi pidana bagi pelanggar aturan, sehingga lewat revisi ini Pemprov DKI menambahkan pasal-pasal pidana di dalamnya.

Baca juga: DAFTAR 5 Vaksin Covid-19 yang Dipakai Indonesia, Efikasi Pfizer Tertinggi, Sinovac Paling Rendah

Kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini sebanyak 504.915 orang per 16 Juli 2021, dan sebanyak 71.397 orang meninggal.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 16 Juli 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 727.010 (26.1%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 499.419 (18.0%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 311.397 (11.2%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 226.521 (8.1%)

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved