Breaking News:

Partai Politik

Hamdan Zoelva Nilai Gugatan Moeldoko Terhadap Putusan Menkumham Cacat Hukum, Berikut Alasannya

Hamdan Zoelva Nilai Gugatan Moeldoko Terhadap Putusan Menkumham Cacat Hukum. Alasannya karena Kubu Moeldoko tidak mempunyai kedudukan hukum

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Kompas.com
Hamdan Zoelva. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI (MK) Hamdan Zoelva menilai, gugatan Moeldoko terhadap putusan Menkumham RI terkait tidak diakuinya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, beberapa waktu lalu adalah cacat hukum.

Pasalnya, pihak Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen Partai Demokrat, padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang. Jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham,” kata Hamdan selalu Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat berdasarkan keterangannya pada Selasa (13/7/2021).

Hamdan berkeyakinan, bahwa Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.

Hamdan juga menegaskan, bahwa surat jawaban Menkumham pada 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Permenkumham.

“Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum,” ujarnya.

Baca juga: Boleh Berkurban Seekor Kambing untuk Satu Keluarga, Ustaz Adi Hidayat Paparkan Hukumnya

Hamdan menjelaskan, gugatan terkait AD/ART yang dilakukan Moeldoko bukanlah wewenang PTUN, bahkan secara waktupun sudah terlewat jauh.

“Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN,” ucapnya.

Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Hamdan mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko terlalu bias karena gugatannya yang tidak jelas, antara dalil gugatan dengan substansinya.

“Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substasi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat,” imbuhnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Ajak Mahasiswa Bangun Ekonomi Syariah untuk Buka Lapangan Kerja

Sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan JAM terhadap Menkumhan atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu.

Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko Cs tidak dapat melengkapi admistrasi sesuai Permenkumham Nomor 34 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum Partai Politik. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved