Virus Corona

Pemerintah Buka Peluang Terapkan PPKM Darurat di Luar Jawa-Bali Jika Kondisi Ini Terjadi

Karena kasus Covid-19 masih terbilang terkendali, daerah daerah di luar Jawa-Bali menerapkan PPKM dan PPKM Mikro.

Editor: Yaspen Martinus
Biro Pers Setpres/Kris
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memonitor Covid-19 harian di daerah, terutama di 43 kabupaten/kota dalam 20 provinsi di luar Jawa-Bali. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah membuka peluang terapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di luar Jawa-Bali, yang kasus Covid-19-nya melonjak serta kapasitas respons rendah.

"Tentunya kita akan memonitor sesuai dengan kriteria yang ada seperti di Jawa, kita tarik menjadi darurat."

"Karena tingkat persentase ketersediaan rumah sakit yang terbatas dan angkanya naiknya sangat signifikan dalam bentuk jumlah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lewat konferensi pers virtual, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Jika Mobilitas Warga Bisa Diturunkan Hingga 50%, Luhut Yakin Pekan Depan Kasus Covid-19 Mulai Landai

Daerah di luar Jawa-Bali saat ini belum menerapkan PPKM Darurat.

Karena kasus Covid-19 masih terbilang terkendali, daerah daerah di luar Jawa-Bali menerapkan PPKM dan PPKM Mikro.

Pemerintah, kata Airlangga, terus memonitor Covid-19 harian di daerah, terutama di 43 kabupaten/kota dalam 20 provinsi di luar Jawa-Bali.

Baca juga: Bakal Gelar Vaksinasi Massal 50 Ribu Orang Sehari, Wali Kota Bekasi: Kita Lagi Berlomba dengan Nyawa

Sesuai arahan Presiden, kata dia, daerah yang fasilitas kesehatannya semakin penuh, dan fasilitas pendukungnya semakin terbatas, maka akan diterapkan PPKM Darurat.

"Arahan Bapak Presiden seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya semakin terbatas atau berkurang, ya tentu sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ada, tentu kita akan tingkatkan dari ketat menjadi darurat," jelasnya.

Pihaknya, kata Airlangga, akan memanggil 17 kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota, untuk memberikan pengarahan monitoring laju penyebaran Covid-19.

Baca juga: Warga Kota Bekasi yang Isolasi Mandiri Bakal Dapat Bantuan Paket Sembako, Uangnya dari CSR

Diharapkan para kepala daerah terus memantau ketat kondisi pandemi di wilayahnya masing-masing.

"Kami kemarin memanggil, mengundang seluruh gubernur, dan siang ini kami akan mengundang juga 17 gubernur, bupati, dan wali kota di 34 provinsi."

"Untuk dimonitor ketat, dan dengan monitor ketat ini kita bisa mempersiapkan langkah berikutnya," papar Airlangga.

Daftar Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Melonjak Jadi 96, Jawa Membara, Bali Cuma Satu

Jumlah kabupaten/kota yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi penyebaran Covid-19 di Indonesia, melonjak drastis per 4 Juli 2021.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved