Politisi Demokrat: Hal Paling Berbahaya di Tengah Kepungan Pandemi Adalah Pemimpin yang Inkompeten

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Politisi Partai Demokrat Rachland Nashdiq merasa prihatin dengan penanganan wabah di tengah kondisi pandemi.

Rachland kerap memberikan kritiknya terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan virus corona yang kasusnya terus meningkat.

Di antaranya kebijakan pemerintah yang tetap melanjutkan proyek infrastruktur saat penerapan PPKM darurat.

Rachland juga sempat menyoroti tentang kelangkaan tabung oksigen yang dialami masyarakat dan rumah sakit.

Bahkan, Rachland meminta masyarakat untuk pasrah.

Baca juga: Heran Tempat Ibadah Ditutup tapi Bandara Buka, Musni Umar: Tidak Pernah Ada Kabar Klaster Masjid

Baca juga: Terkulai Lemah saat Terpapar Covid-19, Fatin Shidqia Pasrahkan Hidupnya kepada Sang Pencipta

"Sudahlah, kematian itu takdir Tuhan, meski tabung oksigen langka, layanan ICU -- bahkan dipan di Rumah Sakit -- sudah tak tersedia. Tentu, itu tak ada hubungannya dengan pemerintah. Presiden kita membanggakan, bekerja keras sampai tak pernah sarapan. Kalian harus lebih kasihan," tulis Rachland sembari menyelipkan kalimat satir, dikutip dari Twitter pribadinya, Senin (5/7/2021).

Rachland juga menyoroti tentang banyaknya pasien covid-19 yang meninggal dunia, namun tidak ada pejabat negara yang merasa bersalah atau meminta maaf.

Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di luar negeri.

Baca juga: Wamenkumham Ikut Salat Jumat Virtual via Zoom, KH Cholil Nafis: Tidak Sah

Baca juga: Berjarak dengan Megawati, SBY Akrab dengan Rachmawati, Simak Cerita SBY Tentang Sosok Bu Rachma

"Dalam konsep bernegara kita hari ini, apakah perlindungan nyawa warga negara dalam pandemi memiliki korelasi dengan pengelolaan otoritas politik, dan dengan demikian, tanggungjawab Presiden? Ataukah setiap kematian warga negara cukup dihayati dan diterima sebagai takdir Illahi?" tulisnya.

Rachland menganggap, saat ini ada hal yang lebih berbahaya dari sekadar Covid-19 itu sendiri, yakni sikap tidak konsisten pemimpin dalam mengatasi persoalan.

"Dalam kepungan pandemi, ada yang jauh lebih berbahaya bagi rakyat Indonesia saat ini dibanding "Kadrun" atau bahkan virus Covid-19 varian apapun: Pemimpin yang inkompeten. Maafkan keterusterangan saya," ungkapnya.

Kedatangan WNA China viral

Di tengah pemberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali, masyarakat dihebohkan dengan kedatangan puluhan tenaga kerja asing asal China melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, pada hari pertama PPKM Darurat Jawa Bali.

Masyarakat heran dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan WNA China datang sementara gerak masyarakat di Indonesia dibatasi.

Pihak imigrasi lalu memastikan masuknya 20 TKA China itu tak masalah karena merupakan penerbangan domestik.

Puluhan pekerja asing itu disebutkan sebelumnya mendarat dari China di Bandara Soekarno Hatta sebelum penerapan PPKM Darurat lalu menjalani isolasi selama 14 hari.

Sementara itu, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia harus menunjukkan kartu vaksin per 6 Juli 2021.

“WNA harus menunjukkan kartu vaksin (fully vaccinated) dan hasil PCR negatif Covid-19 sebelum bisa masuk Indonesia," kata Jubir Menko Luhut Jodi Mahardi kepada wartawan, Minggu (4/7/2021).

Menurutnya, pengecualian sertifikat vaksin diberikan kepada diplomat dan kunjungan pejabat asing setingkat menteri sesuai dengan praktek hubungan diplomatik yang juga diterapkan negara lain.

Menko Luhut, kata Jodi, memaparkan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan masuk ke Indonesia namun belum mengantongi kartu vaksin, harus terlebih dahulu menunjukkan PCR negatif Covid-19 sebelum kedatangan.

WNI juga harus mengikuti aturan karantina delapan hari.

“Aturan karantina, baik bagi WNA maupun WNI, akan menjalani karantina selama delapan hari dengan 2x test PCR, yaitu saat kedatangan dan pada hari ke 7,” jelas Jubir Jodi.

Sebelumnya perjalanan luar negeri mendapat sorotan karena Indonesia masih membuka pintu gerbang penumpang internasional di masa PPKM darurat.

Pengamat transportasi Alvin Lie mempertanyakan, mengapa pemerintah hingga saat ini belum menutup pintu gerbang penumpang internasional untuk masuk ke Indonesia.

Ia juga menyinggung, awal kehadiran virus ini yang berasal dari Cina pada tahun lalu Indonesia tidak menutup pintu gerbang internasional.

Padahal menurut Alvin, meski Indonesia tidak menutup gerbang penumpang internasional untuk negara lain tetapi negara lain menutup pintu untuk Indonesia.

Baca juga: Sebelum Meninggal Dunia, Jane Shalimar Bilang Merasa Tetap Kuat Meski Menahan Sakit dan Ingin Sembuh

"Kemudian saat kasus virus ini meledak di India, pemerintah juga tidak mengambil kebijakan untuk menutup pintu gerbang penumpang internasional," kata Alvin saat dihubungi Tribunnews, Jumat (2/7/2021).

Alvin pun mencontohkan, kebijakan negara lain seperti Hong Kong yang menutup penerbangan dari luar negeri yaitu Inggris dan India untuk mengantisipasi varian baru dari virus tersebut.

"Selain itu, contoh lain seperti Arab Saudi yang menerapkan larangan haji untuk orang yang berasal dari luar negeri dan hanya memperbolehkan haji untuk yang sudah berada di Arab Saudi saja," kata Alvin.