Berita Banten

Kepala BPKAD Banten Pastikan Insentif Para Tenaga Kesehatan Covid-19 Siap Dibayarkan Pekan Depan

Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, anggaran untuk pembayaran insentif nakes Covid-19 sudah tersedia.

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Dedy
Warta Kota/Andika Panduwinata
Gubernur Banten Wahidin Halim menginstruksikan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten untuk segera menyalurkan insentif terhadap para tenaga kesehatan (nakes). 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim menginstruksikan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten untuk segera menyalurkan insentif terhadap para tenaga kesehatan (nakes).

Minggu depan, jajaran manajemen ditargetkan mampu menyelesaikan administrasi dan penyaluran insentif para nakes.

Dijelaskan Gubernur, keterlambatan pencairan insentif tenaga kesehatan Covid-19 di RSUD Banten dipicu oleh lambatnya petunjuk teknis yang diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara sumber pembiayaan insentif para nakes Covid-19 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, anggaran untuk pembayaran insentif nakes Covid-19 sudah tersedia.

Dana tersebut sudah bisa didistribusikan mulai pekan depan.

“Mudah-mudahan pekan depan sudah bisa kita realisasikan,” ungkapnya, Minggu (4/7/2021).

Sementara itu Direktur RSUD Provinsi Banten Danang Hamsah Nugroho mengaku akan berusaha keras menyelesaikan perintah Gubernur Banten.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan karyawan, pimpinan dan semua pihak. Kami laporkan bahwa kami berusaha keras menyelesaikan sesuai perintah tersebut," ujarnya.

Adapun terkait masalah penggunaan masker yg sempat beredar di media, Danang menegaskan pemberian masker sesuai dengan Aturan Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Revisi Ketiga.

"Bahwa masker N95 hanya digunakan oleh petugas yang melakukan tindakan aerosol di ruangan tertentu. Jadi bukan dijatah," kata Danang.

Dijelaskan, penggunaan masker N95 sudah disupervisi oleh dokter spesialis okupasi yang mendalami tentang K3RS. Tidak setiap orang memakai masker N95.

"Jadi masker tidak dijatah, tapi diberikan sesuai penggunanya menurut aturan," tuturnya. 

Baca juga: Penumpang Bandara Soetta Wajib Tunjukan Kartu Vaksinasi dan Hasil Tes PCR Maksimal Berlaku 2 Hari

Baca juga: Bubarkan Pesta Nikah, Kasatpol PP: Kursinya Saja 50, Tamu Undangan Terus Berdatangan, Ini kan Bahaya

Baca juga: Pemprov Banten Tolak Kirim Tenaga Kesehatan ke Wilayah Ibukota, Pemprov DKI Ambil Tindakan Ini

Baca juga: Butuh 3.628 Tenaga Kesehatan, Guru, dan Teknisi, Pemkot Tangerang Rekrut 122 CPNS dan 3.506 P3K

 
  

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved