Breaking News:

Ogah Usut Dugaan Gratifikasi Sewa Helikopter, ICW Bilang Dewas KPK Jadi Kuasa Hukum Firli Bahuri

Kurnia mengatakan, sejak awal ICW menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK, berbeda dari putusan sebelumnya.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IGMAN IBRAHIM
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Bareskrim Polri, atas dugaan penerimaan gratifikasi dalam penyewaan helikopter saat perjalanan pribadi ke Ogan Komering Ulu, Baturaja pada 20 Juni 2021. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berubah menjadi kuasa hukum Ketua KPK Firli Bahuri.

Lantaran, Dewan Pengawas KPK enggan menindaklanjuti pelaporan ICW atas dugaan gratifikasi penyewaan helikopter jenderal bintang tiga polisi itu

"ICW beranggapan Dewan Pengawas KPK saat ini tidak lagi bertindak sebagai lembaga pengawas."

Baca juga: Anies Baswedan: Jakarta Sedang Memasuki Masa Turbulensi, Pasang Sabuk Pengaman dan Tidak Lalu-lalang

"Melainkan sudah bertransformasi menjadi kuasa hukum Firli Bahuri," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).

Kurnia mengatakan, sejak awal ICW menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK, berbeda dari putusan sebelumnya.

Ia menekankan, laporan ICW menyasar pada kuitansi pembayaran penyewaan helikopter yang diduga palsu. Sedangkan putusan sebelumnya terkait gaya hidup mewah Firli.

Baca juga: Anies Baswedan Pilih Imunitas Warga Jakarta Terbentuk Lewat Vaksinasi Covid-19 Ketimbang Alami

"Jelas dua hal itu berbeda," kata Kurnia.

Lagi pun, kata Kurnia, aturan Dewan Pengawas menyebutkan perilaku jujur insan KPK menjadi satu hal yang bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas (Pasal 4 ayat (1) huruf a PerDewas No 2/20).

Maka dari itu, dalam laporan tersebut, ICW menjelaskan duduk persoalan, terutama perihal dugaan diskon yang diperoleh Firli saat menyewa helikopter, dan tidak dilaporkan ke bagian gratifikasi dalam kurun waktu 30 hari.

Baca juga: Kementerian Luar Negeri Keberatan, Pemprov DKI Batal Minta Bantuan Kedubes Tangani Pasien Covid-19

"Dalam PerKom itu juga tercantum bahwa insan KPK harus menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved