Breaking News:

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Ingatkan Perkantoran Patuhi PPKM Darurat

Tidak hanya di kawasan perkantoran, kata Ariza, petugas juga bakal mengawasi aktivitas di unit-unit usaha lain terutama yang non-esensial.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Murtopo
HO/Wartakotalive.com
Ilustrasi -- Presiden Jokowi akan berlakukan PPKM Darurat Jawa Bali seiring dengan meningkatnya kasus covid-19 di Indonesia yang mencapai 20 ribu per hari 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan perkantoran agar mematuhi kebijakan PPKM darurat.

Mereka dilarang mempekerjakan karyawannya di tempat kerja atau di kantor, karena perusahaan wajib melaksanakan kerja dari rumah atau work frome home (WFH) hingga 100 persen.

“Setiap kantor ada satgasnya, memastikan pelaksanan kantor bekerja di rumah bagi non esensial. Kami juga nanti tentu dengan dibantu oleh Polda Metro oleh Kodam Jaya dan jajaran lain akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Kamis (1/7/2021) malam.

Tidak hanya di kawasan perkantoran, kata Ariza, petugas juga bakal mengawasi aktivitas di unit-unit usaha lain terutama yang non-esensial.

Baca juga: Pemerintah Diminta Jalankan PPKM Darurat Secara Konsisten dan Tegas

Baca juga: Pemerintah Akan Salurkan Bansos Selama PPKM Darurat

Bila ditemukan pelanggaran, petugas akan memberikan sanksi sesuai PPKM darurat.

Menurutnya, sanksi bagi yang melanggar PPKM darurat lebih berat dibanding PPKM mikro. Pasalnya pemerintah sudah sering mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi prokes yang ditetapkan demi menekan penyebaran Covid-19.

Namun demikian, Ariza tak merinci jenis sanksi berat yang dimaksud. Kata dia, sanksi tersebut juga bakal diberikan kepada petugas bila tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Baca juga: Jokowi Yakin Bisa Tekan Kasus Covid-19, Ini Aturan PPKM Darurat Pulau Jawa-Bali Hingga 20 Juli 2021

“Siapapun, dimanapun dan kapanpun yang melanggar peraturan daripada PPKM darurat ini akan kami tindak dan beri sanksi setegas-tegasnya dan seberat-beratnya,” ujarnya.

Guna memaksimalkan pengawasan, petugas gabungan akan rutin berkeliling ke lokasi perkantoran dan unit usaha yang wajib ditutup. Dia berharap, semua pihak dapat melaksanakan kebijakan PPKM daruat sebaik-baiknya.

“Pemantauan akan ditingkatkan dan kami akan hadirkan aparat sesuai dengan kebutuhan, dengan jumlah yang kami miliki,” imbuhnya. (faf)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved