Breaking News:

PPDB Banten

Senin Depan Ombudsman Panggil Tiga Pejabat Provinsi Banten Minta Penjelasan Soal Kekacauan PPDB

"Kami memandang masih perlu meminta keterangan dari berbagai pihak agar Ombudsman memperoleh informasi yang utuh serta tindak lanjut

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Dedy
Warta Kota/Andika Panduwinata
Kepala Ombudsman Banten Dedy Irsan menyatakan pihaknya melayangkan surat panggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Inspektorat Provinsi Banten. Pemanggilan ini untuk mendengar penjelasan mengenai sejumlah permasalahan yang muncul pada proses penyelenggaraan PPDB SMA/SMK tahun ini.  

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten melayangkan surat panggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Inspektorat Provinsi Banten.

Pemanggilan ini untuk mendengar penjelasan mengenai sejumlah permasalahan yang muncul pada proses penyelenggaraan PPDB SMA/SMK tahun ini. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan.

Permintaan keterangan tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 5 Juli 2021. 

"Untuk menindak lanjuti laporan atau pengaduan dan hasil investigasi Ombudsman Banten," ujar Dedy kepada Wartakotalive.com, Jumat (2/7/2021).

Ia menjelaskan selama proses PPDB tahun ini, Ombudsman Banten melakukan pemantauan dan menerima pengaduan dari masyarakat.

Sesuai kewenangan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara PPDB, khususnya dari unsur Dindikbud Banten, untuk menindak lanjuti hasil pengawasan dan pengaduan yang diterima. 

"Kami memandang masih perlu meminta keterangan dari berbagai pihak agar Ombudsman memperoleh informasi yang utuh serta tindak lanjut agar betul-betul tidak ada masyarakat yang dirugikan,” ucapnya.

Baca juga: Ombudsman Sebut Temuan Kekacauan PPDB Banten Mencerminkan Kemunduran Tata Kelola Pendidikan

Ombudsman Banten telah merilis sejumlah temuan permasalahan dalam proses PPDB online tingkat SMA di wilayah Provinsi Banten.

Di antaranya yaitu sistem online yang tidak berjalan, belum adanya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan kurangnya sosialisasi informasi mengenai perubahan kebijakan PPDB.

“Ombudsman ingin memastikan PPDB tahun ini berjalan sesuai dengan prinsip objektif, tranparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jika ada permasalahan, penyelenggara dan pemangku kebijakan sudah sepatutnya dapat merespon dengan alternatif kebijakan dan payung hukum yang memadai agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan,” kata Dedy.

Dirinya menyayangkan permasalahan PPDB yang selalu muncul hampir setiap tahun.

Padahal seharusnya Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan melakukan persiapan yang cukup untuk menangani kendala-kendala yang terjadi.

"Permasalahan yang terjadi saat ini seharusnya bisa diantisipasi jika persiapan dilakukan lebih baik," ungkapnya.

Baca juga: Orangtua Siswa Sudah Paham Cara Daftar PPDB Online, Pendaftaran Jalur Zonasi di Sekolah Favorit Sepi

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved