Breaking News:

Sempurnakan Formulasi, Kominfo Upayakan Penyusunan RUU PDP Bisa Selesai Secepatnya

Sempurnakan Formulasi, Kominfo Upayakan Penyusunan RUU PDP Bisa Selesai Secepatnya. Simak selengkapnya dalam berita ini.

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Dok. Kominfo
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya merampungkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang tengah digodok di DPR.

Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah yang dipimpin oleh Dirjen Aptika bersama perwakilan pejabat Kementerian/Lembaga terkait dan Tim Panja Komisi I DPR RI telah melakukan konsinyasi pembahasan RUU PDP pada Selasa 29 Juni sampai dengan Rabu 30 Juni 2021 di Jakarta.

"Tim Panitia Kerja Pemerintah terus berupaya menyusun formulasi yang tepat dan akurat terhadap substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP termasuk mengenai kelembagaan penyelenggaraan pelindungan data pribadi, agar pembahasan RUU PDP dapat diselesaikan secepatnya namun tetap dengan kualitas yang tinggi," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan sekaligus Ketua Tim Panitia Kerja RUU PDP Pemerintah, dalam keterangan resmi, Jumat (2/7/2021).

Pemerintah memandang bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi merupakan urusan pemerintahan. Untuk itu pelaksanaannya mesti dilakukan oleh kementerian yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika.

Baca juga: Menpora Zainudin Amali Tegaskan Pemain Naturalisasi Tidak Efektif untuk Kemajuan Timnas Indonesia

Kementerian Kominfo dalam hal ini akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menurut Semuel, hal ini sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah perlu berperan proporsional untuk menjamin dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kehadiran negara melalui peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel oleh DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di forum internasional, pembahasan terkait isu pelindungan data pribadi akan dilakukan pemerintah melalui kementerian yang membidangi Tata Kelola Data, seperti yang dipraktikkan di berbagai negara lain.

"Pemerintah akan tetap konsisten dalam pembahasan RUU PDP dengan memperhatikan secara sungguh sungguh tata kelola data pribadi demi pelindungan data pribadi masyarakat, kedaulatan data dan Resiliensi bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia," kata Semuel.

Baca juga: Shin Tae-yong akan Segera Kembali ke Indonesia Setelah Selesai Jalani Pengobatan di Korea Selatan

Kominfo menekankan pentingnyq RUU PDP sebagai payung hukum yang kuat untuk pelindungan data pribadi. Selain itu, Kominfo juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan regulasi primer ini agar segera disahkan menjadi undang-undang.

Hingga saat ini, Tim Panja Pemerintah dan DPR belum menemukan kesepakatan mengenai format lembaga pengawas data pribadi pada pertemuan lalu. Dalam pembahasan awal, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari, pemerintah dah DPR akan membentuk lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden. (FANDI PERMANA) 
 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved