Breaking News:

Virus Corona

Atur Distribusi Obat di Masyarakat, BPOM Bantah Blokir PT Harsen Selaku Produsen Ivermectin

Atur Distribusi Obat di Masyarakat, BPOM Bantah Blokir PT Harsen Selaku Produsen Ivermectin. Berikut Selengkapnya

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/Mochammad Dipa
Ketua BPOM Penny Lukito saat konferensi pers virtual penerbitan EUA untuk vaksin Covid-19 Moderna, Jumat (2/7/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - PT Harsen selaku produsen Ivermectin, obat yang dikabarkan dapat menyembuhkan covid-19 kini dalam pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Langkah tersebut diungkapkan Kepala BPOM Penny Lukito bertujuan untuk mengatur distribusi Ivermectin di masyarakat.

"Pada intinya hal itu untuk melindungi masyarakat dengan aturan ke farmasian atau distributor atau serah terima dengan apoteker, ini semua tentu tugas kami untuk selalu melakukan pengawasan, baik produksi maupun jalur distribusi," ujarnya saat jumpa pers secara virutal terkait Pengawasan dan Peredaran Ivermectin, Jumat (2/7/2021).

Atas apa yang dilakukan PT Harsen, Penny memastikan pihaknya telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembuatan Ivermectin oleh PT Harsen melalui komunikasi dan berita acara (BAP).

"Ada tentunya tahapan perbaikan yang harus diperbaiki tapi sampai saat ini (surat) pemanggilan sudah diberikan tapi PT Harsen belum menunjukan niat baik terhadap pelanggaran yang telah dilakukan," paparnya.

Baca juga: PPKM Darurat di Kota Bekasi, Malam Ini Polisi Siap Memutarbalikkan Kendaraan di Kawasan Perbatasan

Mengenai pemberitaan yang menyebutkan BPOM telah memblokir pabrik pembuatan Ivermectin PT Harsen, Penny membantah.

Menurutnya, sejauh ini BPOM telah melakukan pengawasan dan pembinaan dari inspeksi yang dilakukan di fasilitas produksi, distribusi, dan gudang penyimpanan Ivermectin milik PT Harsen.

"Pernyataan (pemblokiran pabrik Ivermectin) itu enggak benar karena ada prosesnya, ada BAP nya. Seharusnya PT Harsen bisa memberikan koreksi, semoga bisa tercapai perbaikan," ungkap Penny.

"Kalau ada industri farmasi harus ada sanksi administrasi, ada juga (sanksi) yang lebih jauh lagi kalau ada bukti-bukti yang ditemukan maka bisa ke (jalur) pidana sesuai UU atau regulasi demi melindungi masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Jelang Olimpiade Tokyo 2020, Raja Sapta Oktohari: Positif Covid-19 Tidak Akan Berangkat Ke Tokyo

Penny menjabarkan beberapa aspek yang tidak dipenuhi oleh PT Harsen mengenai bahan baku dan dengan jalur memasukan obat tanpa melalui jalur resmi alias ilegal.

Selain itu, PT Harsen juga dikatakan Penny mendistribusikan Ivermectin tidak dalam kemasan siap edar.

"Mendistribusikan Ivermax tidak lewat distribusi resmi, tidak mencantumkan expired (kadaluarsa). Harusnya (expired ditulis) 12 bulan tapi hanya dua tahun setelah kode, saya kira itu hal yang kritikal terhadap informasi kadaluarsa," jelas Penny.

"Saya kira semua industri farmasi harusnya mematuhi regulasi yang ada dengan demikian (apa yang dilakukan PT Harsen) memenuhi pelanggaran," katanya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved