Breaking News:

Sarman Simanjorang: Pengusaha Saat Ini Pada Posisi 3 AH Yaitu ResAH, PasrAh, dan GelisAH

PPKM darurat juga berimplikasi pada target pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok 7 persen

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
istimewa
Ketua HIPPI DKI Sarman Simanjorang 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Atas kebijakan itu dipastikan para pengusaha di Ibu Kota menjerit.

Pasalnya sejumlah aktivitas usaha ditutup seperti pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan. Bahkan seluruh perusahaan non esensial di Pulau Jawa-Bali wajib menerapkan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Kondisi tersebut dipandang para pelaku usaha amat berat karena berdampak pada pendapatan mereka.

“Kebijakan ini akan berpotensi semakin memperpanjang masa resesi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal I-2021 yang masih terkontraksi -1,65 persen akan berpotensi tetap dizona negatif pada kuartal II-2021,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang pada Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Andre Agustiar Pemain Sayap Gabung Bersama Pendekar Cisadane Selama Satu Musim Setelah Lolos Trial

Baca juga: Jenazah Menumpuk di RSUD Kota Bekasi, Pemkot Bekasi Buka 4 Tempat Pemulasaraan Baru

Menurutnya, kebijakan PPKM darurat juga berimplikasi pada target pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok 7 persen. Pasalnya, produk domestik bruto (PDB) DKI Jakarta memberikan kontribusi 17,17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jika ekonomi Jakarta masih minus dikuartal II-2021 maka agak sulit rasanya kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional diangka 7 persen,” ujarnya.

Kata dia, para pengusaha saat ini pada posisi 3 AH yaitu ResAH, PasrAh, dan GelisAH. Meski begitu, pihaknya harus mendukung kebijakan ini sekalipun teramat berat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian penularan Covid-19.

“Dunia usaha sangat berharap agar efektivitas kebijakan ini benar benar nyata kita rasakan dengan indikator, bahwa selama PPKM Darurat ini kita mampu benar benar mampu menekan laju penularan Covid-19 ke level yang paling rendah,” ucapnya.

Baca juga: Ramalan Kontroversi Mbak You Sebelum Meninggal, dari Jokowi Lengser, Gempa Bumi Hingga Pesawat Jatuh

Baca juga: Jepang Kirim 1 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca ke Indonesia

Karena itulah, Sarman memandang perlu ketegasan pemerintah selama pemberlakuan PPKM darurat bagi yang melanggar kebijakan tersebut. Sebab dia menganggap, dunia usaha butuh jaminan dan kepastian agar cepat keluar dari krisis ini.

“Kami perlu kepastian untuk bangkit kembali membangun ekonomi segera keluar dari zona resesi,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah memberlakukan PPKM darurat mulai tangga 3 Juli sampai 20 Juli 2021. PPKM ini berlaku hanya untuk pulau Jawa dan Bali.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved