Ibu Kota Pindah

Minta Pemerintah Tunda Bangun Ibu Kota Baru di Kaltim, Politikus PAN: Beresin Dulu Nih Covid

Guspardi menilai, seharusnya energi dan perhatian pemerintah harus fokus dimaksimalkan menangani persoalan pandemi Covid-19 di tanah air.

Editor: Yaspen Martinus
dpr.go.id
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus, meminta pemerintah menunda pembahasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Artinya, kondisi keuangan negara kita, kata Guspardi, belum sehat.

Baca juga: Ajak Perempuan Indonesia Berpolitik, Megawati: Contoh Saya

Untuk itu, ia berharap pemerintah berkonsentrasi penuh menangani pandemi Covid-19, demi keselamatan masyarakat banyak.

Menurut Guspardi, membahas pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara saat ini waktunya sangat tidak tepat, dan juga bukan hal yang sangat urgen.

"Apalah artinya memaksakan pembangunan ibu kota dibanding kesehatan dan keselamatan masyarakat yang harus tetap menjadi prioritas utama,"ucap anggota Baleg DPR tersebut.

Baca juga: Megawati: Anak Muda Harus Punya Fighting Spirit, Tanpa Itu Kita Tidak akan Jadi Bangsa Besar

Sebelumnya diberitakan, rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi satu upaya agar wilayah di luar Pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalannya.

Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, adil, maju, dan sejahtera.

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro.

Hal itu ia katakan dalam seminar nasional bertajuk Kesiapan Pemerintah dalam Menjawab Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Seminar nasional tersebut digelar dalam Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (28/6/2021).

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” kata Juri Ardiantoro.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75 persen.

Diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.

Dari data itu, Juri menilai, jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang sudah lebih dulu maju di Pulau Jawa, ibarat gula yang terus membuatnya menarik bagi investor dan juga masyarakat luar Jawa untuk mengadu nasib di Jawa.

Juri pun menegaskan, melalui IKN, Pemerintah bercita-cita membangun sebuah kota yang smart, green, beautiful, and sustainable.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved