Virus Corona Jakarta

Legislator DKI Nilai Pemerintah Pusat Perlu Bantu Keuangan Daerah Hadapi PPKM Darurat

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono, Kamis (1/6/2021) mengatakan, pemerintah pusat perlu membantu keuangan pemerintah daerah menghadapi PPKM darurat.

Dok Polsek Cempaka Putih
Neraca keuangan daerah bakal jeblok bila tidak ada intervensi keuangan dari pemerintah pusat. Foto dok: Presiden Joko Widodo saat melakukan inspeksi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Legislator DKI Jakarta memandang pemerintah pusat perlu membantu keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi PPKM darurat saat pagebluk Covd-19.

Pengawas dari Pemprov DKI Jakarta itu menyebut, neraca keuangan daerah bakal jeblok bila tidak ada intervensi keuangan dari pemerintah pusat.

“PPKM darurat kan kewenangan pemerintah pusat, kalau diizinkan pemerintah pusat, bagi duit apa nggak? Kalau nggak ya nggak bisa, PAD (pendapatan asli daerah) kita jeblok,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono pada Kamis (1/6/2021).

Mujiyono mengatakan, realisasi PAD Pemprov DKI Jakarta saat ini masih minim.

Sepengetahuan dia, per Mei 2021 lalu, pendapatannya baru mencapai 18 persen dari yang dipatok.

Baca juga: Presiden Jokowi: PPKM Darurat Hanya di Jawa Bali

Baca juga: Baru Akan Dibahas Pemprov DKI, TNI dan Polri, Keputusan PPKM Darurat Diputuskan Kamis, 1 Juli 2021

Meski begitu, finansial DKI akan lebih baik bila mendapat dana bagi hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat.

Dia memperkirakan, DBH biasanya diterima DKI pada triwulan ketiga atau Juli-September 2021.

“Kalau dana bagi hasil pajak itu sudah masuk, DKI tertolong keuangannya. Jadi artinya harus mempertimbangkan neraca keuangan daerah dan mempertimbangkan cashflow DKI kayak gimana, memungkinkan atau tidak,” ujarnya.

“Kalau tidak memungkinkan, harus ada bantuan dari pemerintah pusat. Secara (fakta) kan DKI tidak bisa mengajukan pinjaman, yang boleh itu negara atau pemerintah pusat,” tambah politikus Partai Demokrat ini.

Baca juga: Kasus Covid-19 Jabodetabek Melonjak Tinggi, Pemkot Tangsel Kaji Penerapan PPKM Darurat

Sebagai gambaran, kata dia, pemerintah pusat pernah membantu menyuplai bantuan sosial (bansos) berupa 1,3 juta paket sembako untuk warga DKI. Sementara Pemerintah DKI menanggung 1,1 juta paket sembako untuk warganya.

“Sedangkan waktu BST (bantuan sosial tunai) kemarin, Pemda menanggung 1,1 juta orang dan pemerintah pusat 750.000 orang,” katanya.

Apabila pemerintah pusat membantu keuangan DKI, Mujiyono meyakini keuangan daerah tidak akan terlalu berdampak.

Beda halnya bila pemerintah pusat hanya mengeluarkan kebijakan PPKM tanpa mengintervensi keuangan daerah, tentu ekonominya bakal berantakan.

Baca juga: Kasus Covid Naik 20 Ribu Perhari, Jokowi Putuskan PPKM Darurat Jawa Bali Selama 2 Minggu

“Kalau pun dilakukan refocusing anggaran, sudah sangat sedikit yang bisa. APBD itu kan cashflow tergantung duit masuk, artinya kalau angka-angka digeser, bagaimana dengan cashflow DKI,” jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved