Breaking News:

Jelang PPKM Darurat, Jajaran Pemkab Kepulauan Seribu Tidak Ada yang Bekerja di Rumah Demi Warga

Jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu dipastikan tidak menerapkan work from home (WFH) saat pemberlakuan PPKM Darurat pada 3-20 Juli. 

Warta Kota/Junianto Hamonangan
Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Gedung Mitra Praja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/3/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, KEPULAUANSERIBU - Jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu dipastikan tidak menerapkan work from home (WFH) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli. 

Bupati Kabupaten Seribu Junaedi mengatakan langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk melayani warga pulau saat PPKM Darurat sudah diterapkan di wilayah DKI Jakarta. 

“Kalau WFH itu bagi yang bukan kerja di wilayah (pulau). Kalau kayak kami bagaimana kerja di wilayah pulau kalau WFH? Sama siapa nanti warga berteriak minta tolong,” ujarnya, Kamis (1/7/2021). 

Baca juga: Pemerintah Diminta Jalankan PPKM Darurat Secara Konsisten dan Tegas

Menurut Junaedi, kebutuhan masyarakat harus tetap terpenuhi khususnya saat penerapan PPKM Darurat nanti. Sehingga kehadiran petugas begitu dibutuhkan oleh warga. 

“Jadi kami sih tidak ada WFH. Karena warga di wilayah pulau harus diberikan pelayanan untuk bisa mengatasi Covid-19 ini bersama-sama,” kata Junaedi. 

Penanganan warga yang terpapar Covid-19 di pulau berbeda dengan mereka yang berada di daratan. Junaedi menuturkan butuh pendekatan khusus bagi warga yang menjalani isolasi.

Baca juga: PPKM Darurat Diterapkan, Pemkab Kep Seribu Siapkan Skenario Terburuk Bila Terjadi Lonjakan Covid-19

“Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kami akan penuhi. Baik persediaan makannya. Kalau nanti diisolasi mandiri, di pulau, itu sangat susah. Nggak sama kayak di darat,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan melakukan lingkar wilayah agar bisa memberikan bantuan sembako agar tetangga atau saudara dari warga yang menjalani isolasi bisa tetap masak. 

“Kalau di wilayah, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota itu tidak bisa (WFH) karena harus mensupport warga terkait kebutuhan pokoknya apa saja. Kalau WFH itu yang pekerja-pekerja kantoran,” urainya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved