Breaking News:

Virus Corona

Inmendagri PPKM Darurat Bakal Dikeluarkan Tito Karnavian: Kami Sudah Menyiapkan Draftnya, 11 Halaman

Dikeluarkannya Inmendagri sehubungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan PPKM darurat di Pulau Jawa-Bali

Editor: Panji Baskhara

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) soal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bakal dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian.

Diketahui, dikeluarkannya Inmendagri tersebut sehubungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan PPKM darurat di Pulau Jawa-Bali.

“Kami sudah menyiapkan draft-nya, kami menerjemahkannya dalam bahasa regulasi, ada 11 halaman di sana” ujar Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi PPKM Darurat di Jawa dan Bali digelar virtual dipimpin Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (1/07/2021).

Per 3 Juli 2021, pemerintah telah resmi untuk menetapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani: Masyarakat Tidak Perlu Panik dengan PPKM Darurat

Baca juga: Aparat Negara Harus Bersikap Tegas Saat PPKM Darurat Mulai Berlaku

Baca juga: PPKM Darurat Diberlakukan, Pemprov DKI Jakarta Batalkan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

Aturan tersebut berlaku hingga 2 pekan ke depan, yakni 20 Juli 2021.

Dijelaskan Tito Karnavian, Inmendagri PPKM darurat ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota di Pulau Jawa dan Bali.

Inmendagri tersebut juga akan menjelaskan penetapan kriteria daerah level 3 dan 4 untuk melaksanakan sejumlah hal terkait kebijakan PPKM Darurat.

“Ada 12 poin, jadi mulai yang pertama itu sasarannya, bahwa instruksi disampaikan kepada Gubernur di Jawa-Bali, lanjut kepada kepala daerah tingkat dua di Jawa-Bali,” ujarnya.

Inmendagri berisikan 12 Poin tersebut, mengatur soal akselerasi vaksinasi, kegiatan edukasi protokol kesehatan, hingga penindakan terhadap pelanggar PPKM Darurat dengan berpijak pada peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Inmendagri juga mengingatkan kepala daerah soal UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat adanya sanksi administrasi hingga pemberhentian sementara bagi kepala daerah yang tak melaksanakan kebijakan strategis nasional.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved