Virus Corona

Berlakukan PPKM Darurat di Jawa-Bali, Jokowi: Harus Ada Keputusan Tegas untuk Selesaikan Masalah Ini

Menurut Jokowi, belum diputuskan apakah PPKM darurat tersebut nantinya diberlakukan selama sepekan atau dua pekan.

Editor: Yaspen Martinus
BPMI Setpres
Presiden Jokowi mengatakan hari ini pemerintah sedang memfinalisasi kajian Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hari ini pemerintah sedang memfinalisasi kajian Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Finalisasi kajian tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam pembukaan Munas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Melesat Jadi 60, Jateng, Jabar, dan Jakarta Membara

"Hari ini ada finalisasi kajian, untuk kita melihat, karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai."

"Karena diketuai oleh Pak Airlangga, Pak Menko Ekonomi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, belum diputuskan apakah PPKM darurat tersebut nantinya diberlakukan selama sepekan atau dua pekan.

Baca juga: Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, ICW Tuding KPK Firli Bahuri Enggan Tindak Keras Politisi

Namun yang pasti, PPKM darurat hanya akan diberlakukan di Jawa dan Bali.

Alasannya, di Jawa-Bali terdapat 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi, yang nilai asesmennya 4.

"Kita adakan penilaian secara detail, yang ini harus ada treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO," tuturnya.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Menyusut Jadi 17, Sumatera Utara Tetap Mendominasi

Penerapan PPKM darurat, kata Jokowi, dilakukan karena kondisi laju penularan Covid-19 terus meningkat.

Misalnya di Jakarta Barat, yang penyebaran Covid-19 di RT serta RW-nya sudah merata.

"Sehingga memang harus ada sebuah keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini," paparnya.

Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin PPKM Darurat Jawa-Bali

Penebalan PPKM Mikro yang dimulai sejak 22 Juni lalu, tampaknya tidak mampu menekan lonjakan Covid-19 di Indonesia, yang per harinya sudah lebih dari 20 ribu kasus.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved