Berita Regional

Legislator Apresiasi Langkah Polisi Segel Areal Tambang Bermasalah di Rantau Pandan

Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya bersikap tegas terhadap bisnis-bisnis pertambangan yang diduga menyalahi aturan.

Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Polisi menyegel areal pertambangan di Kabupaten Bungo karena diduga menyalahi aturan 

WARTAKOTALIVE.COM, JAMBI-- Sengkarut bisnis pertambangan yang ada di Kabupaten Bungo, Jambi menjadi perhatian banyak pihak.

Pasalnya, diduga sejumlah pengusaha memanfaatkan areal yang bermasalah.

Di sisi lain, keberadaan bisnis pertambangan di sana juga menjadi latar-belakang konflik antara perusahaan dengan warga.

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, di mana ratusan warga di beberapa kecamatan terlibat bentrok dengan pekerja tambang buntut pemblokiran akses jalan.

Baca juga: VIDEO: Viral Bentrok Ratusan Warga dengan Pekerja Tambang di Bungo Buntut Pemblokiran Akses Jalan

Anggota DPRD Kabupaten Bungo, Marhoni Suganda menyebut, pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya bersikap tegas terhadap bisnis-bisnis pertambangan yang diduga menyalahi aturan.

"Saya sebagai wakil masyarakat Bungo mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan bisnis tapi menyalahi aturan, termasuk merusak lingkungan," ungkapnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/6/2021).

Marhoni menyampaikan, belum lama ini satu areal pertambangan batubara di Rantau Pandan disegel oleh pihak kepolisian dari Polda Jambi.

Baca juga: Heboh Jalan Tambang Batubara di Bungo Diprotes Warga, Kini Ada Dua Pihak Saling Klaim Miliki Lahan

Police line atau garis polisi terpasang di salah satu alat berat di areal pertambangan di Rantau Pandan, Bungo, Jambi
Police line atau garis polisi terpasang di salah satu alat berat di areal pertambangan di Rantau Pandan, Bungo, Jambi (Istimewa)

Kegiatan pertambangan di lahan tersebut selama ini dijalankan oleh PT KBPC.

Dari informasi yang diterima, pihak kepolisian memasang garis polisi di area pertambangan, termasuk di alat berat yang digunakan untuk menambang.

Diduga, penyegelan tersebut terkait izin kepengurusan lantaran areal pertambangan masuk dalam wilayah hutan produksi dan juga termasuk dalam wilayah eks Tambang NTC yang posisinya sedang dicabut oleh Kementerian ESDM RI dan tidak diperbolehkan ada kegiatan tambang menambang di wilayah tersebut.

"Dari informasi ada beberapa alat berat yang diberi garis polisi dan ada operator yang diamankan," ungkap legislator dari Partai Nasdem itu.

Baca juga: Tim Gakkum KLHK Amankan Truk Bermuatan Hasil Tambang Ilegal dari Kawasan TN Lore Lindu

Baca juga: Tingkatkan Perekonomian, Sandiaga Uno Bakal Ubah Sawahlunto dari Kota Tambang Jadi Kota Pariwisata

Marhoni pun memberikan dukungan kepada pihak kepolisian terkait penyegelan itu.

Ia meminta, agar masalah tersebut bisa diusut tuntas demi masyarakat Bungo.

"Saya sebagai wakil rakyat sangat mendukung sekali atas tindakan dari pihak kepolisian. Memang ini lah yang ditunggu atau harapan dari masyarakat di Bungo," ungkapnya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved