Breaking News:

Berita Nasional

KOMPAN Minta BPK RI Turut Tangan Soal Dugaan Aliran Dana asing ke Indonesia Corruption Watch

KOMPAN Minta BPK RI Turut Tangan Soal Dugaan Aliran Dana asing ke Indonesia Corruption Watch. Berikut Selengkapnya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (KOMPAN) melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan aliran dana asing ke Indonesia Corruption Watch (ICW) di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Selatan pada Selasa (29/6/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekelompok orang yang tergabung dalam Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (KOMPAN) kembali melakukan aksi penyampaian pendapat terkait dugaan aliran dana asing ke Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Selatan, dan diterima Kepala Sub Auditorat Sulsel, KOMPAN meminta agar BPK RI mengusut tuntas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2018 soal dugaan kucuran dana dari pihak asing ke ICW.

“Kami meminta BPK RI untuk menindak dengan tegas segala tindakan institusi negara dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang tidak taat hukum,” ujar koordinator lapangan KOMPAN, Sarman berdasarkan keterangannya pada Selasa (29/6/2021).

KOMPAN juga menilai bahwa ICW merupakan LSM antikorupsi yang tidak mematuhi aturan pendirian Lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Sarman, ada dua bentuk dasar hukum LSM dapat berdiri yaitu, organisasi massa berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Perdata (KUHPerdata), serta UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kedua, Badan Hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, serta UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004.

Baca juga: Antisipasi Kericuhan, Koramil Bakal Tambah Personel Kawal Vaksinasi Covid-19 di GOR Ciracas

Kata dia, ICW diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 dan Permendagri nomor 38 tahun 2008 tentang penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan kepada pihak asing.

“Pasal 40 ayat 1 menyebutkan pelaksanaan penerimaan bantuan asing dan pemberian bantuan kepada pihak asing oleh organisasi kemasyarakatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media publik,” kata mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar itu.

"Dalam pasal 40 ayat 3 menyebutkan hasil pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan asing dan kegiatan pemberian bantuan kepada pihak asing diinformasikan secara menyeluruh dan periodik kepada masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Cegah Klaster Keluarga, Pemkab Bekasi Mulai Data Ibu Hamil dan Anak untuk Ikut Vaksinasi Covid-19

KOMPAN pun juga menyoroti dugaan kucuran dana dari pihak asing sebanyak Rp 96 miliar yang tidak dipublikasikan, sebagaimana aturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan temuan LHP BPK RI tahun 2018.

“Bubarkan ICW maupun LSM-LSM yang tidak tertib hukum (Undang-undang nomor 8 tahun 1985 dan Permendagri Nomor 38 tahun 2008). Kami dukung pemberantasan korupsi melalui KPK RI dengan memperkuat Undang-undang Nomor 19 tahun 2019," jelasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved