Gedung KPK Disoroti Laser Bertuliskan 'Berani Jujur Pecat', ICW: KPK dilemahkan, Kritikus Dibungkam

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, disoroti laser, Senin (28/6/2021) malam.

Gedung Merah Putih KPK itu disoroti laser dengan berbagai macam warna dan  tulisan sebagai bentuk aksi protes.

Tulisan di Gedung KPK itu antara lain 'Berani Jujur Pecat!', 'Mosi Tidak Percaya', 'Save KPK', hingga 'Rakyat Sudah Mual'.

Baca juga: DUH! Selain Sembako Kena Pajak, Dalam Draf RUU KUP, Sekolah Pun Bakal Dikenakan PPN

Baca juga: Penasaran dengan Suara Berdenyit di Kamar, Suami di NTT Pergoki Istri Telanjang dengan Pria Lain

Baca juga: Ternyata di Arab Saudi, Habib Rizieq Bertemu Tito Karnavian, Budi Gunawan dan Dihubungi Wiranto

Aksi itu diunggah salah satunya melalui akun Instagram @sahabaticw.

"#BeraniJujurPecat #SaveKPK. Pandemi tak kunjung usai, korban masyarakat dan nakes berjatuhan, tapi pemerintah justru sibuk dengan Ombibus Law," tulisnya.

"KPK dilemahkan, para kritikus habis dibungkam dan diserang secara digital. Mereka yang berani di KPK disingkirkan dengan dalih TWK. Indonesia tidak sedang baik baik saja," tambahnya.

ICW menyatakan, layangkan mosi tidak percaya, jangan takut untuk bergerak melawan,

"Kita bersihkan Indonesia! #BeraniJujurPecat," katanya.

Sementara itu, Juru bicara #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin, mengatakan lewat tulisan-tulisan tersebut, mereka ingin menyuarakan perjuangan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Sejumlah pesan terproyeksi di gedung KPK malam ini, menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi ini dari cengkeraman oligarki," kata Asep kepada Tribunnews.com, Senin (28/6/2021).

Asep mengingatkan, polemik TWK ini telah mencuat sejak 51 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK lainnya dinonaktifkan.

Diduga kuat, imbuhnya, tes yang kontroversial tersebut adalah usulan dari Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri.

"Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, tes yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN ini, cacat prosedur," katanya.

Terlebih, menurutnya, pengadaan TWK terkesan terburu-buru, beberapa pertanyaan yang terdapat dalam tes juga sama sekali tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Bahkan, dikatakan Asep, muncul asumsi bahwa TWK memang sudah dirancang untuk menyingkirkan mereka yang vokal dan berintegritas, serta mereka yang sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bansos, e-KTP, dan mengejar buronan Harun Masiku.