Breaking News:

Partai Politik

Dibilang Gila Kekuasaan, Partai Demokrat Versi KLB Anggap Kubu AHY Takut Kalah

Menurutnya, justru kubu AHY yang gila kekuasaan karena memanipulasi AD/ART di luar kongres, serta memanipulasi pendiri Partai Demokrat.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jumat (25/6/2021), meminta pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. 

"Dari perolehan 148 kursi DPR RI tahun 2009, turun jadi 61 kursi tahun 2014, dan turun lagi jadi 51 kursi tahun 2019."

"Ini adalah capaian terendah Partai Demokrat sepanjang sejarah."

Baca juga: Berkas Perkara Dugaan Unlawful Killing 6 Anggota FPI Lengkap, Polisi Diminta Serahkan Tersangka

"Awal pertama kali Demokrat ikut pemilu tahun 2004 saja, memperoleh 57 kursi DPR RI."

"Bahkan di provinsi pusat Ibu kota pun, AHY tak dapat dukungan penuh rakyat DKI untuk jadi Gubernur, walaupun SBY telah turun full team."

"Orang-orang yang kehilangan kecerdasan dan kesantunan inilah yang merusak SBY, AHY, dan Partai Demokrat," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Pilih PPKM Mikro Ketimbang Lockdown, Satgas Covid-19: Kejar Tikus Jangan Bakar Rumah

Dia mengatakan DPP Partai Demokrat kubu AHY juga melupakan warisan Presiden SBY yang meletakkan supremasi hukum di atas kepentingan semua pihak.

Pengadilan Tata Usaha Negara disiapkan negara untuk instrumen menciptakan good governance yang dijamin oleh Undang-undang.

Oleh karena itu, Rahmad mengatakan kubu Moeldoko justru memberikan contoh yang baik dan benar bagaimana cara menata supremasi hukum dalam good governance pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Pinjol Resmi Cuma Dapat Akses Camilan, yang Minta Daftar Kontak Pribadi Dipastikan Bodong

"DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang memiliki legal standing yang kuat, memiliki akta notaris yang dijamin keabsahannya oleh negara dan undang undang."

"Penolakan oleh Menkumham adalah soal kelengkapan administrasi yang belum lengkap."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved