Breaking News:

Media Sosial

Heboh Data Selfie KTP Diperjualbelikan di Media Sosial, Kominfo Lakukan Penelusuran

Foto selfie KTP yang dijual bebas terindikasi untuk membuat akun atau mengupgrade status akun medsos atau e-wallet agar menjadi full service.

Editor: Hertanto Soebijoto
twitter/@cryptovasi
Cuitan di Twitter yang memperlihatkan jual beli data selfie KTP yang beredar sejak Jumat (25/6/2021), mengejutkan netizen. Foto ilustrasi 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Netizen dikejutkan oleh sebuah cuitan di Twitter yang memperlihatkan jual beli data selfie KTP yang beredar sejak Jumat (25/6/2021).

Foto selfie KTP yang dijual bebas yang terindikasi untuk membuat akun atau mengupgrade status akun sebuah media sosial atau e-wallet agar menjadi full service atau premium.

Tentu, tersebarnya data privasi ini membuat sejumlah netizen geram sekaligus khawatir.

Mengetahui masalah ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun langsung melakukan penelusuran.

Menurutnya, tindakan jual beli data pribadi jelas melanggar hukum dan tak bisa ditoleransi.

Baca juga: Banyak Warga Selfie di FO Tapal Kuda, Dirlantas Polda Metro: Kalau Sudah Operasional Kami Larang

Baca juga: VIDEO Atap Parkiran Stadion Patriot Jadi Tempat Favorit Tiktokan dan Selfie Remaja Bekasi

"Kementerian Kominfo saat ini sedang melakukan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait informasi mengenai dugaan penjualan foto selfie KTP secara tidak sah yang beredar di platform media sosial," ujar Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, Sabtu (26/6/2021).

Dedy menambahkan, langkah-langkah tegas akan dilakukan Kominfo usai berkoordinasi lebih lanjut baik secara internal, baik itu Kementerian atau Lembaga terkait.

Kominfo juga tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan pihak aplikasi karena platformnya digunakan untuk menjual data selfie KTP.

"Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya.

Baca juga: Tak Disangka Kiriman Foto Selfie Pasangan Suami Istri Penumpang Sriwijaya Air Jadi Kenangan Terakhir

Dedy menyampaikan kembali bahwa seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pengamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved