Breaking News:

Firli Bahuri Dinilai Bisa Diberhentikan Gegara Polemik TWK, Perbuatan Tercela Jadi Kata Kunci

Pasal 32 Ayat (1) UU 19/2019 tentang KPK menyebutkan, pimpinan berhenti atau diberhentikan karena tujuh ketentuan.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Zainal Arifin Mochtar, peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal, menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bisa diberhentikan gegara polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Puput, sapaannya menyebut, berdasarkan sumber yang diperoleh, Firli Bahuri lah yang memasukkan TWK tersebut ke dalam proses alih status pegawai KPK.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Diprediksi Melandai pada Medio Juli, Bisa Melonjak Lagi di Hari Raya

Padahal, menurut dia, pada proses-proses tersebut semestinya dilakukan oleh jajaran teknis.

“Diduga kuat, dan saya sudah pastikan sumbernya tanggal 25 Januari ini, tes wawasan kebangsaan itu keluar dari usulan Ketua KPK Bapak Firli Bahuri,” ungkap Puput.

Sebanyak 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), bakal dipecat.

Baca juga: Rizieq Shihab Bisa Bebas pada Juli 2021 Jika Tak Ada Vonis Penjara pada Kasus Tes Swab di RS UMMI

Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar lima pimpinan KPK bersama Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).

Namun, pimpinan KPK maupun BKN masih menutup rapat nama-nama para pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos alih status jadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

"Jadi untuk nama-nama sementara tidak kami sebutkan dulu."

Baca juga: Gugatan Praperadilan RJ Lino Ditolak Hakim PN Jaksel, Kuasa Hukum Kecewa tapi Menghormati

"Baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan, maupun 51 dinyatakan asesor tidak bisa dilakukan pembinaan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers.

Alex mengatakan, keputusan yang diambil dari rapat bersama itu berdasarkan pertimbangan dan pendapat dari hasil pemetaan para asesor terhadap pegawai KPK.

Hasilnya, kata dia, 24 pegawai dari 75 yang tak lolos TWK masih memungkinkan dibina sebelum alih status jadi ASN.

Baca juga: Moeldoko: Di BPIP Juga Pernah Ada Pegawai Tak Lulus TWK, Kenapa di KPK Begitu Diributkan?

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved