Breaking News:

Politisi Nasdem Irma Suryani Minta Pegawai Tak Lolos TWK Jangan Merasa Paling Memiliki KPK

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago menyebut mereka tidak boleh merasa paling pantas untuk bisa tetap di KPK.

Editor: Ahmad Sabran
Narasi TV, Trans7
Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diminta tidak merasa yang paling memiliki lembaga antirasuah itu.

Politisi Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago menyebut mereka tidak boleh merasa paling pantas untuk bisa tetap di KPK.

"Mereka tidak identik dengan KPK dan sebaliknya. Jangan merasa memiliki institusi ini, karena institusi ini dibiayai negara dan negara punya aturan," kata Irma dalam keterangannya di Jakarta, Jumat seperti dikutip dari antaranews.com.

Irma menyebut ketika para pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu direkrut ke lembaga antirasuah dulu. Justru saat itu proses perekrutan pegawai KPK tak transparan seperti sekarang.
 

"Pada saat KPK dulu merekrut mereka apakah ada fairness? Apakah ada keterbukaan pada publik? Padahal mereka digaji memakai dana APBN," ujar Irma

Baca juga: GUBERNUR Ganjar Pranowo Gowes Keliling Pasar dan Perkampungan Semarang Sosialisasi Prokes Covid-19

Baca juga: Balitbang Kemenag Teliti Peran Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan dalam Penanganan Covid-19

Baca juga: Pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio Jadikan Tekanan Sebagai Motivasi untuk Bisa Meraih Kemenangan

Ia menyampaikan peraturan TWK sesuai perundang-undangan. Peraturan itu telah melewati serangkaian pembahasan, diskusi, hingga konsultasi lintas kementerian dan lembaga negara.

Menurutnya, terlaksananya pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi persyaratan lain yang dibutuhkan untuk setiap jabatan.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak menghilangkan tiga tahapan seleksi yang telah ditentukan, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

"Artinya keputusan tes wawasan kebangsaan tidak bertentangan dengan UU dan bahkan dapat menjadi benteng persatuan dan kesatuan bangsa di bawah Bendera Merah Putih, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," ucapnya.
 

Baca juga: Tak Dapat Vaksin di Terminal Jatijajar, Masyarakat Depok Bisa Akses Vaksinasi di Puskesmas Terdekat

Baca juga: Memengaruhi Masyarakat Rentan, Ombudsman Minta Pemprov DKI Berikan Kompensasi Imbas Pengetatan PPKM

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan TWK untuk calon PNS sah dan konstitusional, termasuk soal standar nilai yang lulus dan tidak lulus.

Putusan itu terkait permohonan yang meminta MA menyatakan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun, MA menolak pemohon.

Majelis judicial review bahkan menghukum para pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta.

"Bahwa Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan kebijakan termohon (Menpan RB) setelah bersama kementerian/lembaga terkait melakukan pembahasan, diskusi, dan konsultasi untuk memperoleh skema atau mekanisme terbaik," kata majelis.
 

Hal itu yang menjamin terlaksananya pengadaan pegawai negeri sipil melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi persyaratan lain yang dibutuhkan setiap jabatan.

Menurut majelis, Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan pelengkap dari peraturan pelaksana lainnya dalam seleksi CPNS 2018 khususnya terkait optimalisasi pemenuhan kebutuhan/formasi PNS Tahun 2018.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved