Breaking News:

Ombudsman Meminta Pemprov DKI Jakarta Menyiapkan Mitigasi Kelompok Paling Rentan Secara Ekonomi

Untuk itu, Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan mitigasi bagi kelompok paling rentan secara ekonomi.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
istimewa
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyebut pengetatan PPKM mikro yang berlaku sejak 22 Juni-5 Juli tersebut sangt berdampak pada kelompok ekonomi rentan.

Olaeh karena itu Ombudsman menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kompensasi warga sebagai dampak pengetatan PPKM berbasis mikro.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengatakan, pembatasan mobilitas yang rata-rata mencapai 75 persen di hampir semua sektor, akan berdampak pada daya tahan ekonomi kelompok rentan. Termasuk masyarakat yang ekonominya menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19.

“Efektivitas pembatasan mobilitas warga tidak hanya bergantung pada pendekatan koersif berupa pengawasan dan penegakan Perda Nomor 2 tahun 2020 saja, namun juga kompensasi atas pembatasan tersebut,” kata Teguh berdasarkan keterangannya pada Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Istry, Aplikasi untuk Dapatkan Informasi Seputar Terapi Kanker

Baca juga: Ruang Perawatan Makin Menipis, Wadir Pelayanan RSUD Cibinong: Berharap Pasien Covid-19 Cepat Sembuh

Menurutnya, pembatasan mobilitas selama dua minggu akan memberikan beban berat bagi para pelaku ekonomi yang dasar pendapatannya harian, termasuk sektor informal.

Untuk itu, Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan mitigasi bagi kelompok paling rentan secara ekonomi.

“Waktunya Pemprov bicara dengan DPRD untuk memastikan ketersediaan anggaran tambahan bantuan sosial afirmatif sebagai kompensasi pelaksanaan PPKM Mikro dengan penebalan, termasuk dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujar Teguh.

“Karena PPKM mikro ini merupakan kebijakan pusat. Sekoersif apapun tindak penegakan dilakukan kepada orang yang basis ekonominya lemah, tidak mungkin menghambat mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi, terlebih sektor informal merupakan penopang ekonomi utama warga Jakarta,” lanjut Teguh.

Ombudsman berharap Kementerian Sosial dapat menjadi leading sector pendataan dan pendistribusian kompensasi bagi masyarat yang terdampak pembatasan PPKM.

Baca juga: BPJAMSOSTEK Jakarta Pulo Gebang Berikan Poster Promotif Preventif K3 dan Multivitamin

Baca juga: Perempuan Inisial W Minta Maaf ke Citra Kirana dan Tetap Tuntut Tanggung Jawab Rezky Aditya

“Kami berharap setelah Mensos melakukan pembagian telur rebus bagi sejumlah warga DKI di tengah PPKM, beliau tak berhenti di sana tapi juga menjadi leading sector bagi pendataan dan pendistribusian kompensasi pembatasan selama PPKM untuk mendukung pemerintah daerah yang terkena kebijakan PKKM. Kalau bisa bukan hanya Jakarta tapi daerah lainnya,” menurut Teguh lagi.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved