Breaking News:

Virus Corona

Imbauan DMI Jakarta Utara Agar Salat Jumat Ditiadakan di Masjid Kawasan Zona Merah Covid-19

Ketua Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara, Suwardi mengatakan imbauan tidak gelar salat Jumat hanya berlaku bagi masjid di zona merah

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Dian Anditya Mutiara
Wartakotalive/Nur Ichsan
Larangan shalat Jumat untuk daerah di zona merah Covid-19- tampak petugas semuriti Masjid Raya Al Azhom Kota Tangerang, menutup pintu gerbang, seiring peniadaan pelaksanaan solat Jumat fi masjid tersebut, Jumat (25/6/2021). 

"Kalau anak-anak tidak terjamin keselamatan ya jangan buka dong," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyatakan, pemerintah bakal kembali membuka rumah ibadah secara bertahap.

Hal itu disampaikannya menyusul kebijakan pemerintah untuk memasuki tatanan kenormalan yang baru atau new normal.

"Kami membuat konsep umum, secara bertahap kegiatan ibadah di rumah ibadah dibuka kembali dengan menerapkan prosedur tatanan baru."

 Dengan Wajah Letih dan Tubuh Terlihat Lebih Kurus, Doni Monardo Bilang Covid-19 Belum akan Berakhir

"New normal yang telah dinyatakan Pak Presiden pada 15 Mei 2020," kata Fachrul Razi seusai rapat terbatas melalui video conference yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/5/2020).

Fachrul Razi mengatakan, rencana itu guna mengobati rasa rindu umat untuk beribadah di rumah ibadah.

Selain itu, ia menilai, pembukaan rumah ibadah bisa memberi ketenangan batin bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

 SEBARAN Kasus Covid-19 di Indonesia 25 Mei 2020: 1.655 Warga Jakarta Sembuh

Menag pun mengatakan, umat yang beribadah di rumah ibadah harus menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.

Ia juga menegaskan, di rumah ibadah yang buka juga harus dipastikan aman dari Covid-19.

Tentunya, berdasarkan rekomendasi Camat setempat.

 Cegah Gelombang Kedua, Anies Baswedan: Yang Tak Punya Surat Izin Keluar Masuk DKI Tidak Boleh Lewat

"Kenapa kami katakan di camat yang bisa rekomendasi?"

"Karena kalau gubernur terlalu jauh di atas, sehingga kadang-kadang ada tempat yang aman, tapi oleh mereka digeneralisasikan belum aman," jelas Fachrul Razi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta protokol tatanan normal baru alias new normal, segera disosialisasikan secara masif.

 Tak Mudik ke Sumut Saat Lebaran, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar Merasa Asing

Sebab, tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Virus Corona (Covid-19) akan segera diterapkan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas Persiapan Pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 melalui video conference, Rabu (27/5/2020).

 IPW Minta Kapolda Jatim Jangan Lebay Hukum Kapolsek Gubeng yang Tidur, Diminta Contoh Prabowo

"Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini."

"Yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," kata Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara mengingiinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang ada, selama menerapkan tatanan hidup normal yang baru.

 Maruf Amin: Ternyata Anak Muda Tidak Kuat Menahan Jenuh, Tak Mau Diam di Rumah

Salah satunya, tetap jaga jarak hingga menggunakan masker dalam kegiatan sehari-hari.

"Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan."

"Baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dengan jumlah banyak," jelas Jokowi.

 UPDATE 25 Mei 2020: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 909 Pasien Positif Covid-19, 17 PDP, dan 7 ODP

Presiden Jokowi juga bicara kemungkinan pelaksanaan new normal di tengah pandemi Covid-19, akan diperluas.

Saat ini, pelaksanaan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota akan menjadi permulaan dalam penerapan new normal.

Nanti, jika dirasa efektif, maka pelaksanaan new normal akan diperluas.

 Kecelakaan Maut Bajaj Vs Transjakarta di Ancol, Satu Penumpang Tewas

"Apabila ini nanti efektif, kita akan gelar, kita perluas lagi, kita lebarkan lagi ke provinsi yang lain, dan kabupaten dan kota yang lain," jelas Jokowi.

Presiden juga telah menginstruksikan aparat TNI dan Polri diterjunkan dalam persiapan pelaksanaan new normal.

Tentunya, penempatan aparat di titik keramaian seperti stasiun hingga pusat niaga, diharapkan bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

 Aceh Provinsi Paling Landai Kasus Covid-19, Achmad Yurianto Sebut Masyarakatnya Luar Biasa Patuh

"Kemarin sudah kita mulai, sudah digelar pasukan aparat dari TNI dan Polri yang diterjunkan ke lapangan."

"Ke titik-titik keramaian di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan normal baru."

"Yang akan kita lihat dari angka-angka dan fakta di lapangan yang kaitannya dengan R0 dan Rt," papar Jokowi.

 Dokter RSUP Persahabatan Minta Masyarakat Sabar di Rumah, Sakit Dulu Baru Senang Kemudian

Penerapan protokol new normal diberlakukan di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Gorontalo.

Berikut ini 25 kabupaten/kota yang tengah persiapan new normal:

1. Kota Pekanbaru

2. Kota Dumai

3. Kabupaten Kampar

4. Kabupaten Pelalawan

5. Kabupaten Siak

6. Kabupaten Bengkalis

7. Kota Palembang

8. Kota Prabumulih

9. Kota Tangerang

10. Kota Tangerang Selatan

11. Kabupaten Tangerang

12. Kota Tegal

13. Kota Surabaya

14. Kota Malang

15. Kota Batu

16. Kabupaten Sidoharjo

17. Kabupaten Gresik

18. Kabupaten Malang

19. Kota Palangkaraya

20. Kota Tarakan

21. Kota Banjarmasin

22. Kota Banjar Baru

23. Kabupaten Banjar

24. Kabupaten Barito Kuala

25. Kabupaten Buol.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi ) mengatakan pemerintah menginginkan masyarakat tetap produktif dan aman di tengah darurat Covid-19.

Masyarakat tetap dapat beraktivitas namun aman dari penularan Covid-19.

"Ya beraktivitas, ya," ujar Presiden dalam video yang diterima Tribun, Jumat (15/5/2020).

 KISAH Pasien Positif Melahirkan Bayi Negatif Covid-19, Harus Buang ASI Hingga Takut Dikucilkan

Menurutnya, lambat laun masyarakat harus berkompromi dengan Covid-19.

Masyarakat harus hidup berdampingan dengan Corona.

Karena berdasarkan laporan WHO, virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina itu tidak akan hilang.

 Zona Hijau di Kota Bekasi Tinggal 7 Kelurahan, Warga Diminta Pertahankan Status Nihil Kasus Covid-19

"Karena informasi terakhir dari WHO, yang saya terima, bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai, atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang."

"Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan Covid."

"Sekali lagi yang penting masyarakat produktif dan aman dari Covid," tuturnya.

 Komisi E DPRD DKI Minta Biaya Komitmen Formula E Rp 560 Miliar Dikembalikan untuk Beli Sembako

Berdamai dengan Covid-19 menurut Presiden bukan berarti bahwa masyarakat menyerah terhadap penyebaran virus yang hampir menyebar di seluruh negara di dunia itu."

"Melainkan, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan penyebaran virus tersebut.

"Kita lawan keberadaan virus Covid tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat, yang harus kita laksanakan," jelasnya.

 Dibantu Hujan Deras, Pemotor Ini Lolos Mudik ke Jawa Tengah

Pemerintah, menurut Presiden, akan mengatur kehidupan masyarakat akan kembali normal secara bertahap, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Keselamatan masyarakat menurutnya harus tetap menjadi prioritas.

"Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini."

 MUI: Salat Id Live Streaming Tidak Sah!

"Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal, atau tatanan kehidupan baru."

"Tapi kehidupan yang berbeda itu bukan kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan."

"Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme, karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan," paparnya.

 Dua Orang Mencurigakan Muncul di Sekitar Rumah Novel Baswedan Sebulan Sebelum Penyiraman Air Keras

Presiden Jokowi juga mengatakan pemerintah belum akan melonggarkan protokol kesehatan PSBB dalam menghadapi penyebaran Covid-19.

Pemerintah akan terlebih dahulu melihat perkembangan penyebaran Covid-19  sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

"Belum ya. tetapi kita ingin terus akan melihat angka-angka."

 360 Ribu Pemudik Bocor Masuk ke Jawa Barat, Ridwan Kamil Bilang Masih Masuk Kategori Berhasil

"Akan melihat fakta-fakta di lapangan," kata Presiden.

Menurutnya, keputusan atau kebijakan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 harus dikaji dengan matang.

Sehingga, tidak keliru dalam penerapannya di lapangan.

 Polisi Tolak Periksa di Rumah, Hari Ini Said Didu Janji Sambangi Bareskrim

"Intinya, kita harus sangat hati-hati."

"Jangan sampai kita keliru memutuskan, jangan sampai keliru memutuskan," tegas Presiden.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ingin masyarakat produktif kembali.

 Larang Warga Mudik Lokal Saat Lebaran, Kadishub DKI: Mari Sayangi Keluarga, Tetap Berada di Rumah

Masyarakat tetap berpenghasilan namun tetap aman dari penularan dengan menjaga protokol kesehatan.

" Tetapi, kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini."

"Kondisi yang terkena PHK, kondisi masyarakat yang tidak berpenghasilan lagi."

"Ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari Covid," cetusnya. (*)

 
 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved