Breaking News:

Berita Nasional

Gugat Putusan Menkumham Soal KLB Deli Serdang, Partai Demokrat Nilai Sikap Moeldoko Sangat Memalukan

Gugat Putusan Menkumham Soal KLB Deli Serdang, Partai Demokrat Nilai Sikap Moeldoko Sangat Memalukan. Berikut Alasannya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Tribunnews.com
Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai, sikap Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memalukan karena menggugat putusan Menkumham terkait tak diakuinya KLB Deli Serdang, beberapa waktu lalu.

DPP Demokrat menyebut, tindakan mantan Panglima TNI itu tidak mencerminkan kepeduliannya membantu Presiden RI Joko Widodo dalam menghadapi lonjakan kasus pandemi Covid-19 di tanah air.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menungkapkan, ada tiga hal sikap memalukan yang ditunjukan Moeldoko dengan melayangkan gugatan perdata terhadap putusan Menkumham ke PTUN.

Pertama, kata dia, saat ini Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan sedang fokus mengatasi memuncaknya gelombang kedua Covid-19, yang memecahkan rekor angka kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu.

Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga fokus membantu Presiden.

“Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara, untuk ambisi politik pribadinya,” ujar Herzaky berdasarkan keterangannya pada Jumat (25/6/2021).

Kedua, Herzaky melanjutkan, dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, Moeldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus ketidakkompakan di antara para pembantu Presiden.

Selain legal standing KSP Moeldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, di mana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting, masih menumpuk.

Baca juga: Dilaporkan Atas Pemalsuan, LQ Indonesia Lawfirm Minta NR Bantah Soal Ijazah Palsu di Kantor Polisi

Ketiga, kata Herzaky, keputusan Menkumham, yang disaksikan Menko Polhukam, pada akhir Maret 2021 lalu, dengan tegas telah menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang.

Pasalnya, KLB itu tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah.

Namun dalam gugatannya di PTUN, Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Sungguh memalukan dan menyedihkan.

“Kemenkumham sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tapi malah digugat oleh KSP Moeldoko. Kami yakin, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum,” tegas Herzaky.

Baca juga: Rusun Pasar Rumput Jadi Tempat Isolasi, Pemprov DKI Lakukan Hal Ini Agar Tak Ganggu Aktivitas Pasar

Seperti diketahui, pada hari Jumat (25/6), Moeldoko dan Jhonny Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham RI yang menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021.

Saat itu, Menkumham menegaskan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menkumham RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Menkumham juga menggunakan rujukan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 yang terdaftar dan tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham, serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved