Pilpres 2024

Wacana JokPro, Fadli Zon Ingatkan Politik Last Minute, Ada Cawapres Tunggu di Kafe Tak Dipanggil

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal wacana masa Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Istimewa
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, ketimbang bicara Pilpres 2024, saat ini lebih baik fokus pada penanganan pandemi Covid-19. 

Beberapa alasan disampaikan mengapa mereka mendukung Jokowi maju sebagai presiden untuk ketiga kalinya.

Baca juga: DAFTAR Negara Tanpa Korban Meninggal Akibat Covid-19 per 19 Juni 2021, Tak Ada di Asia Tenggara

Penasihat Komunitas Jokpro 2024 M Qodari menilai, duet Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024 bisa meringankan beban ongkos politik yang akan dikeluarkan.

Selain itu, nantinya pilpres akan berlangsung secara lebih terkendali, dan di tahun 2024 nanti Indoenesia tidak akan mengalami benturan lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menanggapi wacana masa jabatan presiden tiga periode, seiring isu amandemen UUD 1945.

Baca juga: Edhy Prabowo Bilang Larangan Ekspor Benur Rugikan Rakyat, Susi Pudjiastuti: No Comment!

"Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik, ya sikap saya enggak berubah."

"Janganlah membuat kegaduhan baru."

"Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi."

Baca juga: Butuh Studi Lebih Lanjut, Sertifikat Vaksin Covid-19 untuk Syarat Bepergian Masih Wacana

"Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode."

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/3/20201) lalu.

Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Ingin Tampar Muka Saya!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju wacana masa jabatan Presiden ditambah menjadi tiga periode dan dipilih oleh MPR.

"Kalau ada yang usulan tiga (wacana), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Jokowi, sejak awal dirinya meminta amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan secara terbatas, terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

BREAKING NEWS: PN Depok Tolak Gugatan Perdata Korban First Travel, Majelis Hakim Beda Pendapat

Tetapi, kenyataannya saat ini melebar ke wacana lain.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved