PPKM Mikro

Anies Baswedan Keluarkan Kebijakan Baru, PPKM Mikro yang Membatasi Aktivitas Masyarakat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan PPKM mikro yang membatasi aktivitas masyarakat, guna menekan penyebaran virus corona.

TRIBUNNEWS/LUSIUS GENIK
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan PPKM mikro yang membatasi gerak masyarakat. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, kebijakan PPKM mikro baru yang dikeluarkan untuk membatasi aktivitas masyarakat.

Hal ini berkaca pada ledakan kasus Covid-19 yang terjadi di Jakarta sejak beberapa hari lalu.

Kebijakan pembatasan ini mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 796 tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro yang berlaku selama dua pekan, dari Selasa (22/6/2021) sampai Senin (5/7/2021) mendatang.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Ali Mochtar Ngabalin: PPKM Mikro Masih Jadi Kebijakan Paling Tepat

“Kenaikan kasus Covid-19 yang secara signifikan terjadi akhir-akhir ini di DKI, membuat kami akhirnya harus membuat keputusan serius untuk segera menekan penyebaran virus,” kata Anies, Rabu (23/6/2021).

Anies mengatakan, ada beberapa penyesuaian terkait jam operasional, kapasitasa dan regulasi lainnya di 11 sektor kegiatan warga.

Kebijakan pembatasan ini, kata dia, merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Keputusan itu juga berdasarkan hasil Rapat Terbatas bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dilakukan pada 21 Juni 2021 lalu.

“Saya perlu ingatkan lagi, bahwa kenaikan kasus adalah tanggung jawab kita semua pihak untuk turut mengendalikan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat, agar penanaganan Covid-19 dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: PPKM Mikro, Sejumlah Gerai Holywings Ditutup Sementara, Dimana Saja? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Menurutnya, perpanjangan PPKM mikro ini secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pengendalian ketat berskala lokal dan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Pergub Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta. 

Kebijakan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang baru dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan turunan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri.

“Kami melaksanakan apa yang sudah diputuskan dari kebijakan pemerintah pusat dan Satgas Covid-19 Pusat. Jadi tentu, kami pemerintah daerah melaksanakannya,” kata Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Penguatan PPKM Mikro Berlaku Mulai 22 Juni, Ini Rincian Aturannya

Menurutnya, Pemprov DKI selalu mengikuti kebijakan PPKM mikro yang dikeluarkan pemerintah pusat. Beda halnya ketika DKI masih mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh terkait penanganan dan penanggulangan pandemi.

Kata Ariza, PPKM mikro yang dikeluarkan pemerintah pusat tentunya memiliki tujuan baik, yaitu untuk menyelaraskan kebijakan antar daerah.

Dalam hal ini antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Banten, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Bali dan sebagainya.

“Tentu kami sangat mendukung terkait pengetatan PPKM mikro, karena memang perlu ada pembatasan sehingga di semua unit dibatasi. Pertama kapasitasnya dari yang sebelumnya 50 persen, dibatasi menjadi 25 persen seperti di mal, perkantoran dan tempat pariwisata,” imbuhnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved