Breaking News:

Kini Pemerintah Pusat Mengatur PPKM. Ariza: Termasuk Keputusan Kebijakan Rem Darurat

Kebijakan ini menjadi rujukan semua pemerintah tingkat kota/kabupaten dan provinsi, demi terjadinya harmonisasi penanganan dan pengendalian Covid-19

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
Warta Kota/Fitriandi Fajar
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan penanganan dan pengendalian Covid-19 sekarang ini mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Disebutkan, pemerintah daerah kini tidak memiliki lagi kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan rem darurat (emergency brake policy).

Beda halnya ketika pandemi Covid-19 melonjak pada September 2020 lalu, Pemprov DKI berwenang mengambil kebijakan rem darurat untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Dulu kewenangannya ada di daerah, sekarang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Sekarang sudah ada aturannya,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Senin (21/6/2021) malam.

Kebijakan ini menjadi rujukan semua pemerintah tingkat kota/kabupaten dan provinsi, demi terjadinya harmonisasi penanganan dan pengendalian Covid-19 antardaerah.

Baca juga: Donorkan Plasma Konvalesen di Kantor PMI Kota Depok, Imam Budi Hasilkan 583 Mililiter

Baca juga: Buka Dealer Baru di Kelapa Gading, BMW Astra Hadir dengan Layanan Komplet

“Sekarang ada PPKM yang diatur Pemerintah Pusat, dimaksudkan agar koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan kerja sama yang baik seluruh daerah, terutama se-Jawa Bali,” imbuhnya.

Karena itulah, kata Ariza, Pemerintah DKI mengikuti apa yang diputuskan Pemerintah Pusat. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah memberlakukan pengetatan PPKM mikro.

Kebijakan ini mulai berlaku selama dua pekan, dari Selasa (22/6/2021) sampai Senin (5/7/2021) mendatang. Namun arahan dari penguatan PPKM mikro itu nantinya akan dituangkan melalui Instruksi Dalam Negeri sebagai dasar implementasi kepada pemerintah daerah.

“Sejak adanya PPKM semuanya dikoordinasikan lewat Pempus, dan itu sangat baik, sehingga antar daerah bisa saling menolong dan membantu. Insya Allah besok (Selasa, 22/6/2021) Instruksi Mendagri keluar ya,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah terus mengintensifkan upaya menekan laju pandemi Covid-19. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar dilakukan penguatan pelaksanaan PPKM mikro di lapangan.

Baca juga: Eka Supria Atmaja Ingin Menjaga Keselamatan Warga, Batasi Operasional Bisnis

Baca juga: Lagu Sempurnakan Hariku, Kado Terindah Rey Mbayang Untuk Anak Laki-laki yang Dilahirkan Dinda Hauw

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (21/06/2021) pagi, melalui konferensi video.

“Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM Mikro,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dikutip dari setkab.go.id.

Sebelumnya, kasus harian Covid-19 di Jakarta masih bertengger di angka 4.000-5.000 orang sejak beberapa hari terakhir. Pada Senin (21/6/2021), dalam sehari penambahan kasus mencapai 5.014 kasus, sehingga kasus aktif di Jakarta mencapai 32.060 orang.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved