Breaking News:

Virus Corona Jakarta

Covid-19 DKI Tertinggi di Pulau Jawa, Wagub Ariza: Rem Darurat Kewenangan Pemerintah Pusat

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyatakan, kebijakan rem darurat seiring dengan meningkatnya Covid19 merupaka kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Warta Kota/Fitriandi Fajar
Pemprov DKI didesak segera menarik rem darurat, namun Wagub Ariza mengatakan, kebijakan rem darurat seiring dengan meningkatnya Covid-19 merupaka kewenangan dari Pemerintah Pusat. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Jumlah kasus Covid-19 di DKI Jakarta termasuk yang tertinggi di Pulau Jawa dalam beberapa hari ini.

Jawa Timur yang pernah menyandang status zona hitam, kini posisinya sudah di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Tingginya jumlah kasus Covid-19 di DKI Jakarta, menyebabkan banyak kalangan mulai menyuarakan desakan agar Ibu Kota memberlakukan kebijakan rem darurat

Menanggapi aspirasi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, kebijakan rem darurat seiring dengan meningkatnya Covid19 merupaka kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Pasalnya, kebijakan PPKM mikro yang diterapkan selama ini selalu merujuk pada keputusan dari Pusat.

Baca juga: Pimpinan DPRD Tolak Usulan Rem Darurat, Khawatir DKI Tak Punya Uang untuk Danai Kesehatan

Baca juga: Didesak Keluarkan Rem Darurat, Berikut Ini Tanggapan Wagub DKI

"Dulu kewenangan-nya ada di daerah (sehingga bisa tarik rem darurat). Sekarang kewenangan ada di Pusat, sudah ada aturannya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (21/6/2021).

Menurut Riza, pengaturan dari pemerintah pusat ini diterapkan dalam rangka adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antardaerah untuk mengendalikan penyebaran Covid19.

"Sejak adanya PPKM semuanya dikoordinasikan lewat pempus dan itu sangat baik sehingga antardaerah bisa saling menolong bisa membantu bisa bersinergi dengan baik. Jadi sekali lagi, PPKM mikro ini adalah kebijakan yang baik ada koordinasi yang baik antarpemerintah daerah," ucap Riza.

Riza melanjutkan, pihaknya akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait upaya pencegahan dan pengendalian kasus Covid19.

Baca juga: Sesuai Arahan Jokowi, Pemprov DKI Belum Berani Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Pembatasan kapasitas kegiatan masyarakat dan jam operasional, tutur dia, kurang lebih akan sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Airlangga.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved