PPKM Mikro

Ariza Patria Sebut Kebijakan Rem Darurat Penanganan Covid19 kini di Pemerintah Pusat

Beda halnya ketika pandemi Covid-19 melonjak pada September 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta berwenang mengambil kebijakan rem darurat

Warta Kota/Joko Supriyanto
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria soal kebijakan penanganan Covid-19 tidak lagi ditangani Pemprov 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, pemerintah daerah kini tidak memiliki lagi kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan rem darurat (emergency brake policy).

Beda halnya ketika pandemi Covid-19 melonjak pada September 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta berwenang mengambil kebijakan rem darurat untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Dulu kewenangannya ada di daerah, sekarang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Sekarang sudah ada aturannya,” kata Wagub DKI Ariza di Balai Kota DKI pada Senin (21/6/2021) malam.

Ariza mengatakan, penanganan dan pengendalian Covid-19 sekarang mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat - PPKM mikro.

Baca juga: Pemerintah Putuskan Penguatan PPKM Mikro Berlaku Mulai 22 Juni, Ini Rincian Aturannya

Kebijakan ini menjadi rujukan semua pemerintah tingkat kota/kabupaten dan provinsi, demi terjadinya harmonisasi penanganan dan pengendalian Covid-19 antardaerah.

“Sekarang ada PPKM yang diatur Pemerintah Pusat, dimaksudkan agar koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan kerja sama yang baik seluruh daerah, terutama se-Jawa Bali,” imbuhnya.

Karena itulah, kata Ariza, Pemerintah DKI mengikuti apa yang diputuskan Pemerintah Pusat.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah memberlakukan pengetatan PPKM mikro.

Baca juga: Pemkab Bekasi Kembali Terapkan PPKM Mikro, Perusahaan Wajib Terapkan WFH 75 Persen Pegawai

Kebijakan ini mulai berlaku selama dua pekan, dari Selasa (22/6/2021) sampai Senin (5/7/2021) mendatang.

Namun arahan dari penguatan PPKM mikro itu nantinya akan dituangkan melalui Instruksi Dalam Negeri sebagai dasar implementasi kepada pemerintah daerah.

“Sejak adanya PPKM semuanya dikoordinasikan lewat Pempus, dan itu sangat baik, sehingga antar daerah bisa saling menolong dan membantu. Insya Allah besok (Selasa, 22/6/2021) Instruksi Mendagri keluar ya,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah terus mengintensifkan upaya menekan laju pandemi Covid-19.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar dilakukan penguatan pelaksanaan PPKM mikro di lapangan.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (21/06/2021) pagi, melalui konferensi video.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved