Penanganan Covid 19
Anggaran Penanganan Covid-19 Menipis, Rahmat Effendi: Lama-lama Kering, Kalau Kering kan Batuk-batuk
"Terakhir kan ada Rp 175 miliar kita persiapkan buat tahun ini, tapi kemarin saya mendapat laporan tinggal Rp 16 atau 20 miliar," ujar Wali Kota
Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI SELATAN --- Anggaran penanganan pasien Covid-19 untuk wilayah Kota Bekasi hingga Juni 2021 ini semakin menipis.
Padahal, Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi telah mengesahkan bahwa anggaran Covid-19 yang tertera pada APBD 2021 sebesar Rp 175 miliar.
"Terakhir kan ada Rp 175 miliar kita persiapkan buat tahun ini, tapi kemarin saya mendapat laporan tinggal Rp 16 atau 20 miliar," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (22/6/2021).
Meski tak merinci, Rahmat mengatakan anggaran paling banyak dipakai pada pemeriksaan PCR masyarakat.
Pelaksanaan vaksinasi massal juga memakan banyak biaya, seperti pengadaan tenda dan kebutuhan operasional lainnya.
Rahmat menyatakan bakal berdiskusi dengan Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencari solusi agar baik pihaknya dan DPRD Kota Bekasi, bisa lebih leluasa dalam melakukan refocusing anggaran.
"Ke Kemendagri dan ke BPKP, apa yang harus kita lakukan, supaya langkah kita ini enggak salah," tuturnya.
Terlebih lagi, Kemenkes dan BPJS Kesehatan disebutkannya masih berutang kepada RSUD Kota Bekasi sebesar Rp 81 miliar sejak Desember 2020 hingga saat ini.
Hal itu berdampak bagi pelayanan dan operasional rumah sakit dan Pemkot Bekasi dalam menangani Covid-19
"Mulai tersendat, kalau bensin sekarang nih, tarolah tadinya full, terus sekarang ada piutang nih yah, setengah lebih lah, sampai Rp 80 miliar, nah itu mulai terganggu. Lama-lama kan kering, kalau kering kan batuk-batuk nanti," ujar Rahmat.
Apabila kondisi seperti saat ini masih berlangsung hingga sebulan kedepan, Rahmat menjelaskan RSUD Kota Bekasi terancam 'shut down'.
"Kalau sebulan lagi terus begini ya engga ada duit lah, dari mana nanti, kan orang mesti di gaji. Apalagi kan RSUD kita tuh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) kan, jadi kan mesti antisipasi," tuturnya.
Baca juga: Pandemi Covid-19 Terus Melonjak, Wahidin Halim Perpanjang WFH dan Larang ASN Bepergian Keluar Daerah
Baca juga: Demi Terhindar dari Serangan Covid-19, PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak-anak Masuk Tempat Umum
