Ngeri, Dinas Kesehatan DKI Prediksi Kasus Aktif Covid-19 Bisa Tembus 218.000 pada Agustus

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Kesehatan DKI Jakarta memprediksi, kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota bisa menembus 218.000 orang pada akhir Agustus 2021.

Kasus aktif merupakan orang terjangkit Covid-19 yang belum sembuh, dan saat ini sedang menjalani masa isolasi atau perawatan di rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, angka itu merupakan kalkulasi penambahan kasus positif Covid-19 harian yang terjadi di Jakarta.

Kata dia, laju harian di Jakarta saat ini cukup luar biasa hingga mencapai 4.000-5.000 kasus.

Baca juga: VIDEO Mulai Hari Ini Rusun Nagrak Dioperasikan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Apabila tidak ada intervensi dari pemerintah untuk mengurangi interaksi dan mobilitas warganya, kasus diprediksi akan terus naik hingga mencapai 70.000 dalam sehari. Bahkan sampai Agustus, kasus aktif dapat menembus 218.000 orang.

“Posisi kita sekarang ada sekitar 27.000 kasus aktif yang dilakukan isolasi. Kalau kami lakukan prediksi itu bisa tembus kasus aktif harian mencapai lebih dari 70.000, bahkan kalau sampai dengan Agustus bisa mencapai 218.000,” kata Widyastuti yang dikutip dari akun YouTube Pusdalops BNPB, Senin (21/6/2021).

Karena itulah, Widyastuti memandang diperlukan campur tangan pemerintah yang lebih masif agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan seperti tahun lalu.

Intervensi yang dimaksud tidak hanya untuk skala DKI Jakarta saja, tapi juga untuk daerah lain mengingat kasus Covid-19 di wilayah penyangga juga tinggi.

“Tentu perbedaannya adalah kalau tahun lalu, bisa hanya skup Jakarta dan sekitarnya, tetapi untuk tahun ini dengan maraknya di provinsi lain tentu dibutuhkan pembatasan mobilitas yang lebih luas,” jelas Widyastuti.

Dia mengatakan, ledakan kasus Covid-19 sudah terjadi sejak empat hari lalu dengan penambahan kasus hingga 4.000 lebih orang.

Angka ini juga diklaim lebih tinggi dibanding kasus sebelumnya sejak Jakarta diserang pandemi Covid-19 pada Maret 2021 lalu.

Hingga Senin (21/6/2021) terjadi penambahan 5.014 kasus. Rinciannya, masing-masing 30 persen berkategori tanpa gejala dan gejala sedang, lalu 29 persen gejala ringan, enam persen gejala berat dan lima persen mengalami kritis.

“Peningkatan persentase kasus positif rata-rata mingguan dari 14 persen menjadi 23,5 persen. Hal ini menunjukkan banyaknya kasus dan cepatnya penularan di masyarakat,” jelasnya.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan aksi ‘kejar-kejaran’ dalam menyediakan tempat tidur di tengah ledakan kasus Covid-19.

Meski pemerintah terus menambah ketersediaan tempat tidur, namun tempat tidur yang terpakai juga cepat.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Widyastuti, pemerintah menyediakan tempat tidur isolasi hingga 19 Juni mencapai 8.924 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 7.919 terpakai atau sudah terisi 89 persen (tersisa 11 persen).

Baca juga: Arief R Wismansyah Siapkan Gedung Sekolah Sebagai Tempat Penampungan Pasien Covid-19

Sementara jumlah tempat tidur ICU yang disediakan mencapai 1.189 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 963 unit terpakai atau sudah terisi 81 persen (tersisa 19 persen).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, pihaknya melakukan pengetesan PCR sebanyak 19.572 spesimen.

“Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 16.636 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 5.582 positif dan 11.054 negatif,” kata Dwi.

Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah diuji akibat ledakan Covid-19. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu kemudian melibatkan ahli epidemiologi, Forkopimda hingga Satgas Penanganan Covid-19 Pusat untuk mengeluarkan kebijakan baru.

Sejak sepekan terakhir, Anies telah mengeluarkan dua kebijakan yang cukup tegas di Ibu Kota untuk meredam penyebaran Covid-19.

Pertama, Anies mewajibkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 75 persen bagi perkantoran atau tempat kerja yang berada di zona merah, dan kedua Anies menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di 263 sekolah di Jakarta.

Ketua, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, Anies harus bergerak cepat membenahi upaya 3T (tracing, testing dan treatment) yang mulai longgar penerapannya.

Terlebih, kata dia, saat ini Jakarta sedang menghadapi virus varian delta yang memiliki daya infeksi dua kali lebih kuat dibandingkan varian sebelumnya.

“Di kondisi genting seperti ini kepemimpinan Gubernur Anies diuji, apabila tidak dilakukan tindakan segeram, maka fasilitas kesehatan akan kesulitan menghadapi peningkatan pasien yang semakin tak terkendali,” ujar Idris.

Menurutnya, ada tiga faktor yang memperburuk kondisi lonjakan Covid-19 di Jakarta. Pertama, karena lemahnya penerapan tracing kasus Covid-19.

Baca juga: Sembuh dari Covid-19, Pilar Saga Ichsan Cerita Soal Penyebab Hingga Hilang Penciuman, Demam, Batuk

Saat ini Pemprov DKI tidak memiliki jumlah tenaga tracer yang cukup untuk melakukan pelacakan kasus, yaitu hanya sekitar 2-3 orang di setiap puskesmas.

Padahal dibutuhkan paling tidak lima orang petugas tracer di setiap puskesmas kelurahan.

“Harus segera melakukan rekrutmen tenaga medis secara terbuka baik dari dalam maupun luar daerah untuk membantu fasilitas kesehatan di DKI Jakarta,” katanya.

Kedua, kata dia, rendahnya kapasitas kemampuan laboratorium kesehatan daerah (labkesda). Dia menilai, kapasitas tes Labkesda yang masih rendah, menyebabkan positivity rate masih jauh dibandingkan rekomendasi WHO.

Saat ini, Labkesda hanya mampu mengakomodir 30 persen kebutuhan testing harian, dan positivity rate bahkan melonjak hingga 33,6 persen pekan ini. Untuk itu Pemprov DKI harus meningkatkan kapasitas labkesda sebagai lab kunci dalam kegiatan tracing di Puskesmas, dari sebelumnya 2500-3000/hari menjadi lima kali lipat yaitu 15.000/hari.

“Sebagai konsekuensinya Pemprov DKI juga harus memperkuat anggaran dan sumber daya Puskesmas untuk melakukan tes massal dan pelacakan kasus, baik menggunakan tes usap antigen, ataupun PCR,” jelasnya.

Kemudian yang ketiga, adalah terbatasnya kamar isolasi dan ruang insentif. Penambahan tempat tidur isolasi dan ruang intensif di Jakarta belum maksimal dan tidak sebanding dengan lonjakan kasus yang ada.

Menurutnya, jika melihat data, Pemprov DKI hanya mampu melakukan penambahan tempat tidur isolasi sebanyak 7.510 dan ruang intensif sebanyak 824.

Lambannya penambahan ini menyebabkan beberapa RSUD kewalahan menghadapi lonjakan kasus dan terpaksa harus menolak pasien, karena kapasitas sudah penuh.

Baca juga: Kasus Covid-19 Ibu Kota Meledak, Anies Baswedan Bakal Lahirkan Kebijakan Tegas Guna Menekan Pandemi

Untuk itu Idris meminta Pemprov DKI segera membuka segera Rumah Sakit Darurat atau RS lapangan dengan menggunakan aula kosong, atau Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) sebagai ruang isolasi bagi pasien positif dan suspek.

Hal ini bertujuan agar laju infeksi dapat segera ditekan, dan pasien suspek ataupun positif segera mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya perburukan.

Ketiga, kondisi ini dapat diatasi apabila Gubernur Anies sebagai pimpinan Pemprov DKI Jakarta bisa serius bekerja.

“Jangan puas hanya menyebutkan Jakarta masuk fase genting, tapi tidak ada langkah konkrit dan krusial yang diambil dan dilakukan. Ini saatnya kepemimpinan Anies diuji, jangan sampai masyarakat jadi korban,” ucapnya.