Breaking News:

Kasus Covid Terus Naik, Anggota Dewan Minta Berlakukan PSBB Ketat

kebijakan itu telah tertuang dalam Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah DKI Jakarta.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
dok Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Mujiyono 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat seperti halnya September 2020.

Langkah tersebut diyakini dapat mengatasi ledakan Covid-19 saat ini, karena pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara ekstrem.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan PSBB ketat demi menekan laju Covid-19.

Apalagi kebijakan itu telah tertuang dalam Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah DKI Jakarta.

“Kemudian galakkan operasi penegakan prokes dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, TNI dan Polri,” ujar Mujiyono berdasarkan keterangannya pada Senin (21/6/2021).

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Berkunjung ke Rusia

Baca juga: Tolak Tes Antigen untuk Melintas Suramadu, 4.000 Warga Madura Demo ke Kantor Wali Kota Surabaya

Menurutnya, pengawasan dan penindakan prokes dapat dilakukan di beberapa tempat yang berpotensi memicu penularan.

Di antaranya perkantoran atau tempat kerja, tempat wisata, rumah ibadah, moda transportasi, warung makan, pedagang kaki lima (PKL), fasilitas pelayanan kesehatan, area publik dan sebagainya.

“Pemprov juga harus melakukan gerakan swab PCR massal selama PSBB melalui peningkatan secara drastis jumlah tes yang dilakukan. Bahkan Pemprov harus mempercepat pelaksanaan vaksinasi kepada warga yang beraktivitas di Jakarta,” kata politikus Partai Demokrat ini.

Selain itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta diminta memperbanyak lokasi mandiri dengan menyewa hotel, apartemen, rumah susun atau memanfaatkan aset pemerintah daerah yang ada di lingkungan RW dan kelurahan.

Tentunya, pengawasan pasien di lingkungan RW dan kelurahan dilakukan oleh petugas yang terlatih, demi menekan penularan virus kepada yang lain.

Baca juga: PMII Harap Semua Pihak Terima Hasil Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Baca juga: Positif Covid-19 Billy Gilmour Gelandang Timnas Skotlandia Harus Karantina selama 10 Hari

“Kapasitas rumah sakit untuk penanganan Covid-19 juga harus ditingkatkan, bangun kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat hingga pemerintah dari 21 kota di dunia yang menjadi sister city DKI Jakarta, untuk dapat memberikan dukungan penyediaan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang diperlukan,” jelasnya.

Kata dia, Pemerintah DKI tidak bisa bekerja sendiri sehingga diperlukan partisipasi dari semua pihak. Upaya untuk meningkatkan peran masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, juga perlu difasilitasi dengan memberikan berbagai fasilitas dan dukungan yang diperlukan.

Peran para tokoh itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti gerakan 3M. “Jangan lupa lakukan sinkronisasi APBD Provinsi DKI Jakarta dalam pembahasan APBD Perubahan 2021 dan APBD 2020 agar memberikan dukungan anggaran bagi upaya penanganan gelombang kedua pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved