Breaking News:

Indonesia-Ceko Tingkatkan Kerja Sama Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan

Pertemuan juga membahas hubungan antar pemerintah dalam hal kerja sama tenaga ahli, kebun raya, dan akademisi.

Editor: Lucky Oktaviano
Istimewa/Humas KLHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (kiri) melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Ceko, Richard Brabec, di Jakarta, Senin (21/6). Pertemuan tersebut digelar untuk membicarakan peningkatan kerja sama kedua belah pihak di bidang lingkungan hidup. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Ceko, Richard Brabec, di Jakarta, Senin (21/6).

Pertemuan tersebut untuk membicarakan peningkatan kerja sama kedua belah pihak, yang ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) Republik Indonesia – Republik Ceko mengenai Perlindungan Lingkungan dan Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan.

Pertemuan juga membahas hubungan antar pemerintah dalam hal kerja sama tenaga ahli, kebun raya, dan akademisi.

Selain itu, kedua delegasi bertukar informasi dan pengalaman terkait upaya perlindungan lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim, khususnya energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular.

Menteri Siti menegaskan Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan global tentang isu-isu lingkungan.

Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian besar pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan, dan mengambil tindakan berbasis ilmiah.

“Komitmen Pemerintah Indonesia dalam agenda pengendalian perubahan iklim tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK 29% dengan sumber daya nasional, dan pengurangan emisi hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030,” tutur Menteri Siti.

Di tingkat nasional, Indonesia juga telah menyelesaikan semua instrumen REDD+, meliputi Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), Sistem Registri Nasional (SRN), Safeguard Information System (SIS REDD+) dan penganggarannya. Sehubungan dengan itu, Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada Oktober 2019.

Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan pengelolaan sampah memang menjadi prioritas bagi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved